Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) hinga kini belum juga jelas nasibnya. Bahkan, pemerintah pusat terkesan menggantung pengesahannya. Sementara, revisi penetapan RTRW sudah sejak DPRD Riau periode 2004-2009 lalu dan pansusnya pun juga telah dibentuk.
Hal itu dikatakan anggota komisi A, DPRD Riau, Riky Hariansyah kepada wartawan akhir pekan lalu. Dikatakan, dewan akan temui mentri kehutanan (menhut). Namun sebelumnya, dia akan mendiskusikan dulu dengan DPR RI tentang penggantungan penetapan RTRW.
Menurutnya, pemerintah pusat sengaja menggantung penetapan revisi RTRW karena ada kepentingan tetrtentu di dalamnya. Sebab, hal itu merupakan aspek bisnis perusahaan yang menjanjikan. Oleh karenanya, pihaknya akan mendesak Menhut untuk bertindak tegas.
"Memang sudah sangat berlarut-larut. Padahal Riau sudah membutuhkan pengesahan RTRW tersebut. Sebab, permasalahan lahan dan konflik hutan alam sudah tidak terbendung lagi. Dalam waktu dekat ini, kita akan datangi Mentri Kehutanan (Menhut), dan mempertanyakan persoalan nasib RTRW tersebut,"ungkap politisi PKB itu.
Dikatakan, RTRW sudah sangat mendesak untuk menimalisasi konflik lahan yang ada di Riau. Pasalnya, tiap bulan ada saja korban yang berjatuhan. Riky menilai, korban tersebut selalu rakyat kecil yang seharusnya mendapat suaka dari negara.
Sedangkan pemicunya, menurut Riky adalah masalah tapal batas dan lahan konsesi perusahaan dengan warga. Riky juga menegaskan, bila tidak ada ketegasan pusat, dalam hal ini masyarakat Riau sendiri yang akan dirugikan dari waktu ke waktu.
"Kita tak ingin lagi ada konflik yang memakan korban, akibat konflik lahan. Sebetulnya tak terhitung lagi berapa jumlah konflik yang ada di Riau, bahkan kita tak dapat lagi menghitung korban yang berjatuhan. Ini tak boleh dibiarkan berlarut-larut," pungkasnya.