Demonstrasi penolakan pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang masih berlanjut hingga hari ini, baik itu di ibu kota maupun di beberapa daerah lainnya. Upaya meruntuhkan moral perjuangan para demonstran dihembuskan dengan narasi demo ditunggangi. Bahkan, belakangan Partai Demokrat dituding sebagai dalang dan pihak yang ikut mensponsori demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja oleh orang-orang yang dikenal publik dekat dengan istana.
Namun, keterlibatan Partai Demokrat, SBY, dan AHY sebagai pihak yang mensponsori demonstrasi dibantah oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Dalam akun Twitter @mohmahfudmd, seperti yang dikutip Rabu (14/10/2020), Mahfud menegaskan bahwa pihak pemerintah tidak pernah mengatakan Partai Demokrat, SBY, maupun AHY sebagai dalang atau membiayai demonstrasi.
"Tak seorang pun diantara kami pernah bilang Pak SBY atau AHY sbg dalang atau membiayai unras," tegas Mahfud.
Sebelumnya, Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono dalam akun YouTube-nya mengungkapkan bahwa dirinya merasa menjadi korban atas tuduhan menunggangi aksi menolak UU Cipta Kerja yang terjadi di Indonesia.
"Saya jadi korban, dan jangan lupa kemarin elemen masyarakat yang unjuk rasa di mana-mana, kalau dianggap ditunggangi oleh orang seperti saya, dikasih uang, mereka juga terhina. Merasa dihina," kata SBY.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam akun Twitter @AgusYudhoyono, Selasa (14/10). AHY mengungkapkan simpang siurnya informasi terkait draf yang beredar di masyarakat membuat situasi menjadi chaos informasi.
Akibatnya, pemerintah/aparat dan masyarakat saling tuding dan menyebarkan hoaks. Tak terkecuali, Partai Demokrat dan AHY secara pribadi juga diserang oleh informasi hoaks karena perbedaan pendapat mengenai UU Ciptaker.
"Saya khawatir kita tenggelam dlm perang informasi & perang hoax. Termasuk ada "akun bodong" yang menyerang diri saya pribadi dan @Pdemokrat hanya karena kami berbeda pendapat. Disebar hoax, bahwa saya mendalangi demo UU Ciptaker," tulis AHY.
Sebelumnya, pihak pemerintah menyampaikan ke publik bahwa demonstrasi penolakan UU Ciptaker disponsori. Tudingan tersebut disampaikan antara lain oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga sekaligus pembentuk Satgas Omnibus Law, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Polhukam Mahfud MD, dan pejabat Badan Intelijen Negara (BIN).
Belakangan, tudingan tesebut diamplifikasi oleh para buzzer yang selama ini dikenal publik dekat dengan "istana" dan menyasar Partai Demokrat, SBY, dan AHY sebagai dalang dan pihak yang mensponsori demonstrasi. Pihak-pihak tersebut antara lain, Denny Siregar, Eko Kuntadhi, Seword, politisi PDIP Dewi Tanjung, dan sejumlah "akun bodong" yang diketahui publik terafiliasi dengan lingkaran istana.
Seperti kata AHY, "Kita adalah negara demokrasi. kita harus menghargai perbedaan pandangan dan pendapat. Penolakan @PDemokrat terhadap UU Ciptaker, dilakukan justru untuk menjaga negara ini agar tidak salah langkah. Sebagaimana penolakan terhadap RUU HIP."