Rekonsiliasi Partai Golkar merupakan agenda mendesak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Energi kader Partai Golkar pun langsung dikerahkan untuk menyiapkan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), didasari keinginan untuk mengakhiri konflik antara kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono. Jika tidak dilakukan segera, konflik yang berlarut-larut ini dikhawatirkan akan menciptakan kebuntuan fungsi partai dalam menghadapi Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pemilu 2019.
Namun sayang, semangat besar ini harus terganggu dengan kepentingan beberapa elit yang tetap menonjolkan kepentingan untuk mempertahankan status quo. Hingga saat ini, Partai Golkar (PG) belum menetapkan pelaksanaan Munaslub secara pasti. Wakil Ketua Umum Golkar, Cicip Syarif Sutadjo justru mengindikasikan bahwa Munaslub tidak akan dilaksanakan. Fokus elit golkar berubah pada pembentukan kepenggurusan rekonsiliasi setelah adanya putusan Mahkamah Agung (MA) Februari lalu yang memenangkan kubu Bali pimpinan Ical.
Kepengurusan rekonsiliasi itu jelas untuk mengakomodir kepengurusan hasil Munas Bali dan kepengurusan Munas di Ancol, dengan Basis kepengurusan mengikuti kepengurusan Munas Bali. Kubu Agung Laksono mengakui adanya penggabungan ini dan mulai legowo soal kepengurusan rekonsiliasi. Apa yang akan terjadi berikutnya? Sudah bisa ditebak, peluang untuk menggugurkan Munaslub sangat besar, demi kepentingan para elit mempertahankan kekuasaan.
Cicip jelas menyatakan bahwa jadi atau tidaknya Munaslub adalah tergantung sepenuhnya pada pembentukan Kepengurusan Rekonsiliasi. Kepengurusan Rekonsiliasi kemudian akan diserahkan diserahkan ke Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM) untuk disahkan. Setelah kepengurusan rekonsiliasi yang berbasis hasil Munas Bali itu disahkan baru digelar Rapimnas. Forum Rapimnas inilah yang akan menentukan nasib Munaslub.
Upaya membatalkan Munaslub adalah langkah mundur bagi Partai Golkar, apalagi agenda tersebut telah diamanatkan dalam rekomendasi hasil Rapimnas Golkar sebelumnya pada Januari. Selain itu, Munaslub bukan sekedar upaya menyelesaikan konflik dengan cara transaksional dan kompromi politik, tetapi jauh lebih dari itu, pembaharuan di internal tubuh Golkar.
Dengan demikian, seharusnya tidak boleh ada lagi peluang untuk membatalkan Munaslub termasuk penundaan pelaksanaan munas yang diwacanakan akan teselenggara pada April 2016 menjadi akhir Mei 2016.
Munaslub harus terlaksana demi untuk mengembalikan citra Partai Golkar di mata masyarakat. Citra Partai Berlambang Pohon Beringin ini sempat terpuruk karena konflik internal yang sudah lebih dari satu tahun. Penyelesaian konflik dan penyatuan kembali melalui Munaslub adalah momentum untuk menumbuhkan harapan baru dan legitimasi politik baru di mata publik.
Tolak ukur legitimasi baru bukan sekedar kompromi politik, akan tetapi harus mencerminkan hal-hal baru dalam pelaksanaannya, yakni Munaslub harus menghasilkan konsensus baru, Munas harus melahirkan komitmen baru yang mengedepankan kepentingan partai di atas segala kepentingan, lalu Munaslub harus juga melahirkan konsep baru dalam menata organisasi, dan tak kalah penting Munaslub juga harus melahirkan generasi kepemimpinan baru.
Khusus poin terakhir, sangat penting. Selain untuk mewujudkan rekonsliaiasi, regenerasi juga merupakan jalan terbaik untuk mengantisipasi jumlah banyaknya pemilih muda. Untuk pemilih pemula saja (berusia 17-22 tahun) dari pemilu ke pemilu terus bertambah. Berdasarkan catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah pemilih pemula pada Pemilu 2014 mencapai 11 persen dari total 186 juta jiwa pemilih. Jumlah ini meningkat dibandingkan dua pemilu sebelumnya. Pada tahun 2004, jumlah pemilih pemula sekitar 27 juta dari 147 juta pemilih (18,4 persen). Sementara pada Pemilu 2009, ada sekitar 36 juta pemilih dari 171 juta pemilih (21 persen).
Bonus demografi yang diprediksi akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan juga menjadi perhatian penting tentang karakter pemilih di masa depan. Selain jumlahnya yang besar, kesadaran para pemilih muda untuk berpartisipasi juga sangat besar. Antusiasme pemuda bisa dilihat dari bentuk-bentuk kampanye kreatif yang mulai menggeser kampanye transaksional. Regenerasi pada intinya adalah kunci untuk mengakomodasi besarnya pemilih muda, dan tentunya legitipasi Partai Golkar di masyarakat.