Menarik untuk membahas permasalahan politik di tahun politik ini. Pemilu yang tinggal 11 hari lagi ini akan memacu para kader dan tim sukses partai untuk lebih giat dalam berkampanye. Hal yang perlu diperhatikan apabila para Kompasianer membaca kolom opini Kompas jari ini halaman 7 yang berjudul "Mengukur Partai Terkorup" membuat saya tertarik untuk membanyanya. Opini yang ditulis salah satu anggota Perkumpulan Indonesia Coruption Watch tersebut bagus dan memberi pelajaran berharga dalam menyimak kampanye partai-partai politik.
Ketika saya mencoba berpikir untuk mencari alasan mengapa ada tulisan tersebut (mungkin bisa dikritik pernyataan saya hasil ijtihad ini). Akhir-akhir ini banyak bertebaran nukilan tren partai terkorup, mulai dari akun-akun di sosial media sampai stasiun televisi swasta sekelas Metro TV. Anehnya ada beberapa versi tentang tren partai terkorup yang tentu berbeda apa partai terkorup dan apa partai paling tidak korup. Mana yang benar? Mengapa demikian? Ada apa gerangan? Motifnya apa? Siapa yang membuat? Pertanyaan-pertanyaan tersebut seakan menggelitik kita untuk mencari tahu jawabannya. Namun saya disini tidak hendak menjelaskan jawaban atas pertanyaan diatas karena jelas, ini moment kampanye Pemilu, para tim sukses dan kader-kader partai sedang berlomba-lomba memikat hati kita, para pemilih. Namun tulisan ini hanya sekedar membagi opini yang disampaikan bapak Adnan Topan Husodo di kolom opini Kompas hari ini, barangkali ada sebagian Kompasianer yang belum membacanya. Saya berkeinginan membagi di Kompasiana dengan gaya bahasa dan hasil pemahaman saya.
Saya rasa tulisan tersebut mungkin juga hendak mengklarifikasi nama ICW yang sering disebut sebagai lembaga yang mengeluarkan tren tersebut. Tulisan tersebut sangat bagus untuk dipahami oleh kita sebagai pemilih agar bisa cerdas dalam menyimak kampanye partai politik tertentu. Karena tidak jarang di lapangan partai politik saling klaim kesuksesan, keberhasilan, kebersihan disana-sini yang itu jika kita tidak kritis dalam menyikapi kampanye akan berdampak pada terbuangnya suara kita di Pemilu kaibat salah memilih partai politik.
Dalam tulisannya, beliau menyatakan tren tersebut memiliki kelemahan dari sisi sumber data. Sumber data yang berasal dari kasus korupsi yang ditampilkan di media massa maupun online akan menghasilkan kesimpulan yang sederhana. Jika penyusn tren tersebut terilhami oleh kasus korupsi yang dicatat oleh ICW tentu akan membuat kesimpulan yang prematur, karena ICW memiliki kelemahan dalam pengumpulan data kasus korupsi. Kasus korupsi tidak dapat dijadikan alat untuk mengukur partai terkorup, karena dalam negara yang memiliki kelemahan pada rule of law kejahatan korupsi tidak diungkap secara serius. Dalam pengambilan kasus pun ICW hanya berdasarkan publikasi media massa maupun online. Ini tentu sangat memungkinkan adanya kesalahan penyimpulan.
Untuk melihat partai terkorup beliau menjelaskan, bisa dilihat dari tata kelola internal partai politik itu sendiri. Caranya dengan mengukur tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendanaan partai politik tersebut. Partai terkorup menurut beliau bisa dilihat dari tersedia atau tidaknya informasi kepada publik, juga mempublikasikannya kepada publik. Padahal semua partai politik selalu resiten jika dimintai informasi pendanaan partai politik.Perilaku menutup diri tersebut sebenarnya lebih bermasalah daripada deretan angka kasus korupsi. Karena angka kasus hanya menunjukkan tingkat keapesan partai dalam melakukan korupsi. Bisa jadi partai terlama tentu akan memiliki banyak kasus korupsi daripada partai baru.
Oleh karena itu kita harus cerdas menyimak kampanye pengobral janji dan penebar klaim dengan lebih cerdas agar kita bisa memilih wakil dan pemimpin yang tepat, yang tidak suka berkhianat, berdusta dan mencla-mencle, apalagi tebar klaim sana-sini. Jangan sampai suara kita terbuang percuma karena salah mencoblos partai politik dan wakil rakyat yang salah. Terimaksih
