Pencuri Uang Rakyat

Korupsi sudah meluas, merata dan mendalam. Tidak satupun pemerintah yang sungguh-sungguh berupaya mengatasinya. Pemerintah juga kurang berminat pada administrasi KKN karena besarnya kebutuhan partai politik akan uang untuk kampanye pemilihan umum. Tidak satupun partai politik yang memasukan pemberantasan KKN ke dalam agenda pokok politiknya.

Kondisi dan bentuk korupsi pun beragam dari mencuri uang di brankas sampai menghadiahkan saham kosong kepada pejabat, kini korupsi yang baru lebih canggih berbentuk pencucian uang, penipuan terhadap bank milik sendiri, mengeluarkan peraturan yang menguntungkan kelompok tertentu, dan menjalin hubungan mesra yang saling menguntungkan antara kekuatan politik dan perusahaan besar.

Mencuri uang rakyat memperingatkan bahwa kebijakan tunggal tidak akan mampu menahan arus deras korupsi. Bila tekanan politik cukup kuat, biasanya pemerintah berhasil menggembosi gerakan anti korupsi dengan pura-pura serius ingin melawan korupsi dengan cepat-cepat membentuk satgas anti korupsi dll. Menjebloskan koruptor ke dalam penjara juga tidak akan berhasil membendung arus korupsi.

Ada dua kemungkinan mengapa korupsi tidak mendapatkan tempat "terhormat" di hati para pemikir besar. Pertama korupsi dipandang sebagai masalah mikro yang dampaknya kurang signifikan bagi tumbuhnya suatu bangsa, terutama jika dibandingkan dengan soal-soal lain seperti ancaman globalisasi, transisi politik dan bahaya disintegrasi rupanya lebih menarik minat para pemikir dan pengamat. Kedua, sistem berpikir kita sudah menempatkan soal korupsi sebagai kondisi yang harus dimaklumi, karena begitu dominannya perbuatan korupsi melingkupi kehidupan kita sehari-hari. Seorang peternak tentu tidak akan terganggu dengan bau kotoran ternak di kandang. Begitupun, sebagian masyarakat tidak lagi terganggu oleh masalah korup karena kegiatan sehari-harinya berada di tengah lingkungan yang serba korup.