Bagi sebuah negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia saat ini, ruang paling terbuka bagi setiap anak bangsa untuk berpartisipasi dalam politik adalah harus berani berpolitik. Sebab, hakekatnya berdemokrasi adalah memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk berpendapat, berekspresi, dan berkumpul.
Kebebasan berekspresi dan berkumpul yang dimaksud sejatinya membuka kran bagi setiap warga negara untuk menentukan sikap dan pilihan politiknya, mengeksplorasi diri melalui organisasi (komunitas) sebagai wadah baginya demi kepentingan bersama.
Pertanyaan kritisnya, apakah setiap kita sudah menjalankan itu?
Ada sebuah pandangan yang mengatakan, demokrasi itu akan tumbuh, kuat, dan mengakar harus lahir dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Pandangan ini tentunya sejalan dengan asas demokrasi yang kita anut selama ini yaitu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.
Setiap kita yang juga adalah bagian dari rakyat diarahkan berperan aktif dalam kehidupan demokrasi, termasuk dalam dunia politik. Cuman cara dan peran kita agak berbeda-beda dan bervariasi.
Ada yang memilih masuk dalam struktur partai (infrastruktur politik) sebagai kendaraan politiknya. Ada pula sebatas pengamat politik ataupun menjadi Tim Sukses (Timses) salah satu caleg ataupun kandidat dan tak sedkitnya pula ada yang masuk dalam kelompok relawan, Psangan Calon (Paslon) yang didukungnya.
Inilah realitas politik dalam konteks demokrasi yang terjadi saat ini. Setidaknya, kita sedikit bernafas legah, kesadaran masyarakat dalam kehidupan demokrasi (politik) mulai nampak. Artinya, rakyat mulai berani dan sadar bahwa partisipasinya dalam dunia politik sangat dibutuhkan.
Menyangkut soal kualitas dan pemahaman kita tentang ilmu politik itu kesekiannya. Tapi yang terpenting adalah membangun sebuah kesadaran dan keberanian kita dalam berpolitik itu poin utamanya.
Romo Mangun pernah membagi wilayah politik dalam dua bagian. Pertama, politik kekuasaan dan kedua, politik moral. Politik kekuasaan lebih mengedepan soal jabatan dan kedudukan serta mengutamakan kepentingan segelintir orang, kendatipun jabatan yang di peroleh dengan cara licik dan curang.
Sedangkan politik moral, lebih berorientasi pada kebaikan bersama atau kesejahteraan umum (bonum commune).