Siapa sih hakikatnya rakyat? Di mana sebenarnya posisi pemerintah dalam hierarki bernegara? Kalau dalam teori kedaulatan rakyat yang dianut oleh negeri ini kalau tidak salah posisi tertinggi adalah rakyat dan pemerintah adalah pelayannya.
Jika kita ibaratkan sebuah perusahaan, rakyat adalah pemilik saham sementara pemerintah adalah orang-orangyang dibayar oleh pemilik saham untuk mengurus perusahaan. Kalau diibaratkan rumah, berarti rakyat adalah empunya rumah, sementara pemerintah adalah jongos-jongos yang dibayar sang empunya rumah untuk mengurus listrik, air, taman, membereskan genteng bocor, menguras bak mandi yang kotor dan lain sebagainya.
Tapi apakah posisi rakyat dan pemerintah dalam kenyataan bernegara republik ini memang seperti itu? apa rakyat sudah diposisikan sebagai pemilik, sementara pemerintah dan jajarannya apa juga sudah memposisikan dirinya sebagai pelayan?
Kalau ditilik dari budaya-budaya dalam bernegara kok rasanya belum.
Setiap kali pejabat pusat datang ke daerah, tampaknya rakyat begitu pakewuh untuk menyambutnya. Ada yang berbaris di pinggir jalan mengibarkan bendera merah putih, melambaikan tangan tatkala mobil-mobil pejabat melintas, ada yang mengeremuni sambil mencium tangan sang pejabat. Loh,loh, sebenarnya rakyat pemilik perusahaan yang posisinya paling tinggi ataukah buruh yang diperas tenaganya untuk menyenangkan pemerintah?
Hubungan apa yang tampak dari budaya yang demikian itu saudara-saudara? Kalau dinalar kok rasanya tidak pas. Masa rakyat sebagai pemilik harus berduyun-duyun menyambut pejabat yang notabene adalah jongosnya? Gimana ini? Pejabat pemerintahnya kok juga tidak mengerti tata krama, sebagai jongos seharusnya dia menundukkan kepala kepada pemilik rumah, mencium tangan pemilik, menghormatinya karena memang demikian adat istiadat yang seharusnya.
Tapi di negeri ini semua sudah terbolak-balik. Rakyat begitu menghormati para pejabat pemerintah sebab mereka tidak sadar bahwa sebenarnya merekalah pemilik negara ini yang sah. Pejabat pemerintah meninggikan dirinya di hadapan rakyat sebab kurang akal dan amnesia, mereka tidak menyadari atau tidak mau menyadari kalau sebenarnya diri mereka adalah jongos dan bukan pemilik yang harus dihormati.
Maka hubungan yang serba terbolak-balik itu mengakibatkan iklim yang kurang manusiawi dalam pergaulan kita sehari-hari.
Beberapa waktu yang lalu seorang aktivis ditangkap karena mengkiritik pejabat publik. Pria yang bernama Rudi Lombok asal NTB itu dilaporkan karena dianggap mencemarkan nama baik BPPD NTB.
Perseteruan antara Rudi Lombok dengan BPPD itu bermula dari postingan Rudi di akun media sosial miliknya. DIdorong oleh rasa cintanya kepada pariwisata Lombok, Rudi mengkritisi beberapa hal di antaranya yang pertama adalah soal tiket Boarding Pass, yang kedua video promosi pariwisata NTB yang lebih menonjolkan kepala BPPD dibanding ikon pariwisatanya, dan yang ketiga Rudi mempersoalkan situs web BPPD yang ditutup secara tiba-tiba.
Entah bagaimana kisahnya, kepala BPPD tiba-tiba melaporkan Rudi Lombok ke polisi karena gerah dan merasa terhina dengan kritikan yang dilontarkan Rudi Lombok.
Bagi saya kasus ini membuktikan pendapat saya sebelumnya tentang terbolak-baliknya hubungan antara rakyat dengan pemerintah.
Rudi dalam hal ini berposisi sebagai rakyat alias juragan yang tidak puas dengan pelayanan jongos yang digaji dengan uang pajak yang dikumpulkan dari rakyat. Saya pikir sah-sah saja seorang juragan protes karena kinerja jongosnya mengecewakan. Tapi sayangnya, karena pemerintah tidak sadar bahwa posisi mereka hanyalah jongos, hal ketidakpuasan yang diungkap di media oleh juragannya itu dianggap sebagai penghinaan dan pencemaran nama baik.
Loh ya, dinilai tidak baik kinerjanya oleh sang juragan, jongos di Indonesia melaporkan juragannya ke polisi, berani betul dan aneh banget?
Kasus Rudi Lombok hanya segelintir kasus yang membuka mata kita bahwa di republik ini rakyat belum mendapatkan posisinya yang terhormat. DPR dan DPRD sebagai wakil rakyat dalam konstelasi kenegaraan pun lebih sering membela kepentingan partai dan kepentingan dirinya sendiri dibanding kepentingan rakyat sebagai pemilik saham terbesar negeri ini.
Maka saya sering mengelus dada ketika lebaran tiba, saat melihat pejabat pemerintah mengadakan Open House bagi para warga yang ingin bertandang. Dalam Open House tersebut biasanya ada protokol-protokol yang harus dijalankan oleh rakyat sebelum bertemu pejabat. Harus pakai sepatu lah, harus berbaju rapi, harus mandi terlebih dulu lah, harus ngantri dan sebagainya.
Loh ya gimana, juragan mau bertemu jongosnya kok harus ngantri, juragan mau bertemu jongosnya kok harus rapi, bahkan sudah salah kaprah, juragan kok mau-maunya bertandang ke rumah jongosnya yang kaya raya dan makan dari uang santunan rakyat. Mbok seharusnya kalau lebaran itu, jongos-jongos itu keliling wilayah, mengetuk pintu rumah warga, sungkem dan meminta maaf kalau pelayanannya selama ini kurang memuaskan. Tentu tidak semua warga harus dia datangi, pusing juga kalau seorang walikota harus mendatangi ribuan warganya. Hanya nuansa ini perlu dibangun. Budaya hubungan rakyat dengan pemerintah harus diperbaiki.
Rakyat tidak perlu merendahkan diri di hadapan walikota, bupati, menteri, presiden, anggota DPR, dan pejabat-pejabat lainnya. Rakyat tidak perlu berbondong-bondong mencium tangan pejabat atau menyambut kedatangannya. Pejabat-pejabat itu tidak akan hidup kalau rakyat ngambek dan berhenti membayar pajak, atau malas nyoblos dalam pemilu. Sebagai pemilik negara rakyat harus berani bertingkah seperti itu. Masa bertahun-tahun dipantati oleh pemerintah rakyat tidak berbuat apa pun untuk melawan dan menyadarkan mereka bahwa sebenarnya mereka hanya jongos, pembantu yang digaji tinggi oleh rakyatnya yang menderita dan hidup di kantong-kantong kemiskinan di pelosok negeri.