Transisi pemerintahan disebut sebagai alasan utama terjadinya reshuffel kabinet. Prof Dadan Hindayana terpilih sebagai kepala Badan Gizi Nasional.
Prof Dadan Hindayana saat ini tercatat sebagai dosen di Institut Pertanian Bogor (IPB). Badan Gizi Nasional adalah sebuah lembaga yang baru dibentuk Jokowi berdasarkan Perpres Nomor 83 tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.
Kenapa harus ada Badan Gizi Nasional?
Berdasarkan Seketariat Kabinet Republik Indonesia, tugas dari Badan Gizi Nasional adalah memenuhi kebutuhan gizi nasional. Ada tuju fungsi yang tertulis secara terperinci [baca disini].
Poin terakhir menyatakan maklumat sebagaimana tertulis di bawah ini:
"peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
-- anak usia di bawah lima tahun;
-- ibu hamil; dan
-- ibu menyusui"
Nah, sekilas kita bisa membaca keterkaitan antara program yang diusung Jokowi dan presiden yang akan menjabat setelahnya. Program makan siang gratis kemungkinan adalah bagian dari poin yang tersebut di atas.
Menariknya lagi, Anggaran makan siang gratis sudah resmi masuk RAPBN 2025 melalui menteri keuangan, yaitu sejumlah Rp.71 Trilyun. Konsepnya berbunyi "makan gizi gratis". Keren kan?
Pertanyaannya, sejauh mana kelak program itu sejalan dengan visi yang digaungkan. Apakah Prof Dadan Hindayanaakan bakal amanah mempergunakan 71 T untuk pemenuhan kebutuhan gizi nasional?
Apakah dana sebesar ini hanya akan menguntungkan pelaku industri yang dilibatkan dalam program?
Sejauh ini, kita belum melihat detil aplikasi atau konsep makan siang gratis. Apakah benar-benar bergizi sebagaimana diutarakan? semoga saja begitu!