[caption id="attachment_370613" align="aligncenter" width="547" caption="Plt Pimpinan KPK Taufiqurrahman Ruki dan Jaksa Agung HM Prasetyo (ANTARA)"][/caption]
Presiden Jokowi diindikasikan mau menggembosi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menempatkan orang-orang yang dianggap bermasalah memimpin lembaga antirasuha itu.
Pimpinan Plt KPK Taufiqurrahman Ruki diduga akan mengamankan kasus-kasus besar yang telah dilakukan rezim terdahulu.
Sewaktu menjadi Pimpinan KPK, Ruki tidak mempunyai prestasi dalam pemberantasan korupsi. Sebagai seorang purnawirawan polisi, Ruki mempunyai konflik kepentingan dengan polisi aktif yang akan diperiksa terkait rekening gendut.
Munculnya kecurigaan ini beralasan, saat wartawan menanyakan kasus yang menimpa Samad dan Bambang Widjojanto, Ruki mengatakan, KPK bukan dalam posisi membela atau tidak bertanggungjawab tetap kasusnya sedang ditangani kepolisian. Baca di sini
Dengan gaya diplomatisnya, ia mengatakan, kasus yang menimpa Samad itu sedang ditangani kepolisian dan KPK tidak mempunyai wewenang.
Selain itu, Ruki mengatakan terkait kepemilikan senjata milik penyidik KPK, ia akan menyerahkan kasusnya ke aparat kepolisian. Ia hanya berharap kasus ini cepat terselesaikan.
Kasus yang menimpa penyidik (kebanyakan dari kepolisian) hanya diada-adakan seperti kasus yang menimpa Novel Baswedan.
Padahal kasus yang menimpa kedua pimpinan KPK nonaktif syarat dengan politis dan penuh dengan kriminalisasi.
Kalau dilihat catatannya. tidak ada prestasi Ruki yg membanggakan, bahkan ketika Usut Kasus Nur Mahmudi Ismail mantan Menhut di era Gus Dur, kasusnya Kandas di KPK padahal Gub Kaltim, dishub Kehutanan dan stafnya masuk. Konon Nur Mahmudi menjinakkan KPK di era Ruki.