Dalam debat Capres IV, Prabowo menyesalkan jika ada instalasi strategis seperti Bandara, dikuasai asing.
"Bukan kita anti asing, ini mengangkut kedaulatan nasional. Kami kuatir jika pelabuhan diperasikan perusahaan asing suatu saat jika kepentingan nasional tidak cocok maka akan berhenti," kata Prabowo dikutip dari Liputan 6.
Namun oleh Jokowi hal tersebut merupakan pola investasi, bukan masalah kedaulatan negara. Lebih lanjut dari Liputan 6 dapat dikutip pernyataan Jokowi pada debat Capres IV sebagai berikut:
"Selama ini kami mengundang pihak asing untuk investasi di Indonesia, tetapi untuk kedaulatan tidak diberikan 1 centimeter pun," jelas Jokowi.
"Ini investasi bukan kedaulatan. Negara lain semuanya melakukan dan tidak ada masalah."
Namun setelah debat Capres IV tersebut, membantah jika ada bandara yang dikelola pihak asing. Seluruh bandara di Indonesia tidak ada yang dikelola asing. Hengki Angkasawan, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub keterlibatan asing selama asing selama ini hanya dalam proses konstruksi.
"Tidak ada bandara di Indonesia yang dikelola asing, kita hanya kerja sama dalam pembangunan saja, yang mengelola ya kita atau kalau tidak ya BUMN," kata Hengki dikutip dari Liputan 6.
Apakah Prabowo salah data dan fakta ? Ataukah Jokowi yang tidak mendapat informasi yang benar ?
Bantahan Kemenhub tersebut menunjukkan bahwa Prabowo salah data dan fakta. Namun bagaimana dengan pandangan Jokowi yang justru menyatakan bahwa mengundang pihak asing hanya untuk investasi. Apakah maksud pernyataan mengundang pihak asing untuk investasi hanya untuk proses konstruksi bukan untuk pengelolaan, seperti bantahan Kemenhub ?
Mari kita lihat jejak digital tentanng rencana pengelolaan asing pada beberapa bandara di Ina. Jika anda mencoba mencari info di internet dengan kata kunci bandara tidak disewakan asing atau kata-kata sejenis anda akan menemukan beberapa info seperti berikut: