Anies Baswedan dituntut mundur. Melalui platform petisi online Change.org netizen beridentitas Opini Kamu menginisiasi sebuah petisi yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri, Jend. Polisi (Purn) Tito Karnavian untuk mencopot Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Dengan mencantumkan berderet alasan seperti membengkaknya APBD DKI Jakarta 2018, TGUPP, revitalisasi trotoar di Senayan yang tak kunjung usai, banjir hingga masalah pohon plastik yang pernah terpasang di Jl. Thamrin dan tiang bendera Asian Games 2018 yang menggunakan bambu.
Sekilas tentang Charge.org
Change.org adalah sebuah platform petisi di media daring yang didirikan oleh Ben Rattray di negara bagian Delaware, Amerika Serikat pada 2006. Sedangkan di Indonesia, tercatat nama Arief Aziz seagai co-founder dan direkturnya.
Change.org terdiri dari 2 organisasi yang didirikan untuk memaksimalkan dampak dari keberadaan petisi di media daring itu. Yang pertama adalah Public Benefit Corporation (PBC) yang membangung semua teknologi dan mendukung para pengguna di wilayah Amerika Utara, Eropa dan Australia.
Dan yang ke dua adalah yayasan nirlaba yang menawarkan pelatihan gratis bagi kalangan umum dan dukungan terhadap para pengguna platform Change.org. Badan yang ke dua ini yang dapat kita jumpai di Indonesia dan negara-negara lain seperti Argentina, Brazilia, Kolombia, Meksiko, Jerman, India, Jepang dan Thailand.
Berdasarkan laporan mereka per 31 Desember 2018, pengguna terbanyak platform ini berada di Amerika Serikat di kisaran angka 60 juta. Sedangkan di Indonesia, jumlahnya mencapai 5,4 juta pengguna. Adapun jumlah total pengguna petisi online sudah menembus angka 265,7 juta dan mengumpulkan lebih dari 603,9 juta tanda tangan termasuk di negara-negara yang belum memiliki kantor perwakilan PBC maupun yayasna nirlaba Change.org.
Pemprov DKI dihadang Class Action
Hingga tulisan ini dibuat, sudah ada lebih dari 221 ribu orang yang menandatangani petisi Copot Anies Baswedan. Jumlah yang kecil karena hanya berkisar 3,0 % dari jumlah pemilik suara pada Pilkada DKI 2017 putaran ke dua yang mencapai 7,2 jiwa. Atau sekitar 6,09 % dari total perolehan Anies - Sandi yang mencatatkan angka 3,24 juta suara.
Masalah angka pastinya tak sepenuhnya menentukan berhasil atau tidaknya petisi ini.
Juru Bicara Tim Advokasi Korban Banjir DKI Jakarta 2020 Alvon Kurnia Palma. Alvon pernah menjabat sebagai Ketua Badan Pekerja YLBHN pada 2010-2015 | Foto Gesuri.com
Sementara itu, ajakan untuk melayangkan gugatan perdata kepada Pemerintah Provinsi DKI datang dari Tim Advokasi Banjir DKI 2020. Diterangkan dalam edaran tersebut, gugatan itu dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada para pemangku kebijakan yang dinilai lalai dalam menjalankan kebijakan yang menimbulkan kerugian material dan imaterial warganya.