Soal Pangan adalah Sola Hidup Matinya Bangsa -Ir. Soekarno
Terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2019, nahkoda pertanian beralih dari Andi Amran Sulaiman ke Syahrul Yasin Limpo. Era Jokowi pertama kemarin Pertanian fokus terhadap penciptaan sejuta hektar lahan sawah yang berakhir tidak begitu mulus.
Beda dengan Amran, Syahrul Yasin berfokus ke single data. Sebagai komitmenya single data menjadi prioritas seratus hari kerja Pak Menteri yang sudah berpengalaman birokrasi dari tingkat lurah sampai Gubernur dua kali periode.
Bicara soal data, kita tentu berulang kali mendengar adanya perbedaan data yang terjadi antar lembaga. Tentu hal ini sangatlah merugikan.
Padahal semua kebijakan didasarkan dari data itu sendiri. Hal inilah yang selalu menjadi alat sebagai klaim masing-masing pihak untuk kepentingan oknum. Ketidaksamaanya data tentu akan menimbulkan banyak persoalan, yang bahkan tak jarang berujung dengan korupsi.
"Masalah pangan ini masalah yang sangat dasar, kompleks, multi dimensional, dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Jika pertanian, khususunya pangan sudah terhandle dengan baik maka tentu kebutuhan dasarnya rakyat sudah terpenuhi, maka kita bisa atur lebih banyak lagi untuk bisa beraktifitas yang lain. Oleh karena itu pangan menurut saya, dan pertanian itu menjadi kekuatan dasar yang menjadi tugas negara/pemerintah. Dengan demikian memang pangan/pertanian bukan saja menjadi program pemerintah saja melainkan sebuah gerakan optimalisasi kebutuhan rakyat dibidang pertanian." Ungkap Syahrul dalam sebuah wawancara di Detik beberapa waktu silam.
Begitu pentingnya soal pangan, Syahrul mengingatkan bahwa gerakan pertanian ini haruslah terstruktur dari hal hulu-hilir. Selain itu juga harus adanya sistematis. Sistematis disini artinya adanya maping soal lahan apa, tanam apa, kalau bulan seperti ini harus tanam apa. Setelah itu barulah masif.
Misalnya, Camat tanggung jawab apa, pak kaplsek tanggung jawab apa, dandim, Kapolda, sampai pusat tanggung jawab apa? Nampaknya konsep TSM ini benar-benar harus diwujudkan. Dengan konsep seperti ini maka akan terjadi satu pola informasi data yang juga akan konsisten.
Bicara data sementara ini selalu terjadi perbedaan antar lembaga tiap kementrian. Padahal teknologi yang dipakai sudah sangat modern. Hal inilah yang menimbulkan kecurigaan bahwa sebenarnya data itu memang sengaja untuk berbeda. Hal semacam ini biasa digunakan oleh oknum importir.
Akibat data yang salah komoditas pangan yang harusnya tidak import tiba-tiba harus import. Pun dengan petani yang diharuskan menanam komoditas tertentu pada akhirnya terjadi over-produksi yang berakibat jatuhnya harga komoditas yang tak jarang sangat merugikan karena tidak sebanding dengan biaya produksi.
Semua hal tersebut terjadi lagi-lagi karena data yang tidak tepat. Mentan yang baru fokus dimasalah ini.