Tulisan ini dimulai dari pertanyaan-pertanyaan ringan tentang walikota seperti apa yang dicari, bagaimana mencari, dan siapa sosok yang dicari oleh warga jogja sebenarnya. Tentu saja tidak semua orang ingin menjawab sekarang, bahkan ada yang tak berhasrat menjawabnya sampai batas waktu tak tertentu. Artinya, kita bukanlan masyarakat yang dibayangkan monolitik, semua berfikir sama. dan bisa disamakan.
Namun demikian, adalah riil bahwa ada pihak-pihak yang mencari walikota yang pas untuk hadapi tantangan kota yogyakarta ke depan. Ada juga mencari walikota untuk menang, bukan untuk pembaharuan sebuah tata kelola perkotaan yang visioner. Lagi-lagi memang kita tak dilahirkan sama. Bahkan, ada pihak yang ingin sekedar menonton sebagaimana yang ada disebar di social media #wargamelihat.
Gagasan program
sebatas pengetahuan saya, ada beberapa kegelisahan yang mengemuka yaitu perihal kota yang makin panas, padat merayap, macet, hotel yang berjejalan, dan banyaknya toko modern berjejaring yang menggelisahkan banyak warga Yogyakarta terutama yang bergerak di sektor pasar danw warung rakyat serta pihak yang peduli.
Persoalan tata ruang dan guna lahan ini mendesak untuk dijawab. Sehingga, walikota yang diharapkan adalah walikota yang dapat membebaskan JOgja dari pembunuhan besar-besaran akibat ide neo-liberal atau fundamentalisme pasar. Tentu saja, butuh nyali setengah gila atau setengah dewa untuk memenuhi ekpektasi sangat besar ini. Tak begitu yakin, ada sosok yang berani melawan kapitalisme serakah di Yogyakarta.
salah urus tata ruang ini juga akan lambat laun meminggirkan pesepeda, pejalan kaki, andong, becak yang jsutru sebenarnya berpotensi mengisi ruang unik kota Yogyakarta. Tak adanya struktur advokasi yang jelas dari pemerinthan menjadikan pengelolaan ini semua seperti dalam bencana--kadang kaget dengan kehadiran becak motor, dengan banyaknya taksi gelap, dan sebagainya. Ini adalah fenomena atau respon akibat salah urus transportasi yang dimulai dari tak ada penghargaan bagi mode of transporation tradisional.
Isu toleransi juga penting. Ada keyakinan kekerasan itu spiral dan menular, jadi tingkat kekerasan di Sleman yang menguat juga akan mengancam kota atau sebaliknya. Batas yang tak berbatas ini ini akan memudahkan ekpresi intoleransi akan menyamber berbagai lapisan dan keuatan sosial budaya. Tanpa adanya social engeenering Yogyakarta ini akan menjadi bom waktu untuk meledak kekerasan yang berbasis apa saja, oleh siapa saja.
Keistimewaan tak dipercaya sebagai produk yang dapat menyatukan justru memecah adalah sentimen yang perlu ditangapi serius oleh pimpinan pemerintahan. Walikota yang dapat menelaaah ini dengan baik dengan sentuhan bijak, tentu saja juga diharapkan banyak orang. Tak ada orang ingin musnah dalam konflik agama atau rasial, menurut saya. Jadi, warga pastilah ingin pemerintah hadir, negara hadir di sana dan mendekap damai untuk semua. Terkait isu ini masih banyak rentetannya sebab dana keistimewaan masih banyak terpakai. Artinya ada sesuatu yang masih bisa diperjuangkan.
Dari banyak isu, sebenarnya kita bisa menentukan kriteria bahwa Jogja butuh walikota yang sangat gila dalam konteks inovasi dan sekaligus pembelaan terhadap nilai-nilai manusiawi serta kebudayaan luhur yang dapat mengantarkan kehidupan yang damai, bahagian, aman, nyaman, saling menolong, dan banyak lagi. Nuansa manusiawai Jogja diniali banyak susut sehingga harus ada kekuatan maha besar untuk merebut kembali jogja yang istimewa. Walikota yang berani berfikir bukan hanya di luar kotak, tetapi juga terbiasa berfikir dan bertindak tanpa kotak. Itu yang aku mau.
Bagaimana menemukan sosok?