Jika dulu ada peribahasa "Pagar makan tanaman," kini di zaman modern ini, peribahasa tersebut telah berevolusi. Tidak hanya makan tanaman, bahkan kini bisa juga makan laut.
Fenomena pagar laut ilegal menjadi bukti nyata dari peribahasa modern ini, di mana batas-batas wilayah laut digunakan demi keuntungan segelintir pihak tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya.
Contohnya, pagar laut ilegal yang membentang sepanjang 30,16 kilometer, melintasi 16 desa di enam kecamatan seperti Kronjo, Kemiri, dan Mauk di Tangerang, menjadi perhatian publik (Tempo.co, 2025).
Kasus lain, di Sidoarjo, pagar laut ilegal seluas 656,83 hektar semakin menegaskan bahwa ancaman ini bukan sekadar cerita dongeng, melainkan kenyataan pahit yang mengancam kelangsungan ekosistem laut dan mata pencaharian masyarakat pesisir.
Realita Pahit di Balik Pagar Laut
Cerita pagar laut tidak memiliki akhir yang bahagia. Sebaliknya, ia menjadi tragedi yang penuh dengan pelajaran pahit.
Dampak dari pagar laut ilegal begitu luas, mulai dari penurunan pendapatan nelayan karena hilangnya wilayah tangkap ikan, kerusakan ekosistem laut akibat terganggunya alur migrasi biota laut, hingga gagalnya mitigasi abrasi yang justru memperburuk kondisi garis pantai.
Tidak hanya itu, manfaat finansial dari praktik ini hanya dinikmati oleh segelintir orang, sementara masyarakat luas, terutama nelayan tradisional, harus menanggung dampaknya.
Tragedi ini menjadi bom waktu yang bisa mengancam kehidupan sebagian besar penduduk pesisir, yang selama ini bergantung pada laut sebagai sumber penghidupan utama mereka.
Melanggar Agenda Keberlanjutan SDG 14 dalam Ancaman