"Tahun 2050, 70 persen populasi dunia akan tinggal di wilayah perkotaan." - Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Di Indonesia, pada 2045 diproyeksikan sekitar 61,7 persen penduduk akan tinggal di perkotaan, menurut data proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan oleh Suharso Monoarfa, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Guru Besar Ilmu Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR), Prof. Dr. Bagong Suyanto, Drs. MSi, mengilustrasikan proses kenaikan angka ini.
Tren perubahan wilayah ini dapat digambarkan sebagai tangga berundak. "Tangga yang paling tinggi adalah kota besar. Dari desa ke kota kecil, kota menengah, lalu yang paling tinggi adalah kota besar," terang Bagong (18/09/2023).
Sederhananya, proyeksi kenaikan jumlah penduduk kota ini terjadi akibat urbanisasi.
Tantangan Urbanisasi
Urbanisasi, yaitu perpindahan masyarakat dari desa ke kota, memiliki dampak besar pada kualitas hidup kota serta munculnya berbagai masalah perkotaan.
Masalah yang sering terjadi antara lain meningkatnya angka kemiskinan yang berdampak pada peningkatan pemukiman kumuh, tingginya tingkat urban crime (Harahap, 2013), serta dampak ekonomi seperti meningkatnya sektor informal, pengangguran, dan kesenjangan antara si kaya dan si miskin (Aprilia, dkk.).
Hampir seluruh masyarakat dunia mengalami tantangan serupa, yang membuat Sustainable Development Goals (SDGs) mengkhususkan satu goal untuk perkotaan, yakni SDG 11: Sustainable Cities and Communities.
Mengingat bahwa kota akan menjadi tempat tinggal mayoritas umat manusia di masa depan, maka kota harus bersiap, berbenah, dan responsif terhadap agenda global. SDGs, sebagai produk global yang dilengkapi dengan metadata, indikator, dan peta jalan konkret, menjadi solusi yang otoritatif untuk mengawal kota menuju kehidupan yang lebih berkelanjutan dan terverifikasi secara global.