Jagad pemberitaan sedang heboh dengan isu penolakan dari beberapa organisasi nakes terhadap disahkannya undang-undang Kesehatan.
Melansir laman resmi www.kemenkumham.go.id (2023) menyatakan bahwa Pemerintah Bersama DPR telah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR masa persidangan V tahun sidang 2022-2023.
Menariknya, mayoritas fraksi di DPR, yakni fraksi PDI-P, fraksi Golkar, fraksi Gerindra, fraksi PKB, fraksi PPP, dan fraksi PAN, menyepakati pengesahan RUU Kesehatan ini.
Tercatat ada dua fraksi yaitu Demokrat dan PKS yang menolak, sementara fraksi Nasdem menerima namun disertai catatan.
Isu UU Kesehatan memang telah lama menjadi perhatian publik, khususnya Ketika Pandemi Covid-19 lalu. Kesiapan Lembaga Kesehatan di Indonesia mendapatkan catatan dari berbagai pihak, ada yang mengapresiasi atas kesediaan nakes mempertaruhkan nyawa untuk menolong. Tidak sedikit juga yang memberikan catatan merah kepada intansi Kesehatan untuk segera berbenah.
Kesehatan adalah kebutuhan mutlak bagi seluruh mahluk hidup. Lantas apa itu sehat? Dan mengapa harus dijadikan Undang-Undang?
Kata "sehat" menurut World Health Organization (WHO) adalah keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan/cacat.
Sementara Kemenkes RI melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, mendefinisikan sehat adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Kompas, 2022).
Sebenarnya jika kita lacak secara historis UU Kesehatan di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan. Tentu setiap perubahan menimbulkan pro dan kontra, hal inilah yang harus menjadi perhatian kita bersama untuk memahami transformasi UU Kesehatan dari masa ke masa. Sehingga kita dapat memotret peristiwa pengesahan UU Kesehatan oleh Pemerintah bersama DPR secara utuh, terlepas anda pro ataupun kontra.
Tercatat ada empat kali pengesahan UU Kesehatan pasca Indonesia merdeka hingga hari ini. Setiap perubahan membawa kebaruan-kebaruan terhadap pengelolaan Kesehatan di Indonesia. Adapun rinciannya sebagai berikut :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan kemudian diganti dengan;
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan kemudian diperbarui dengan;
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan dan terbaru
- Undang-Undang Kesehatan 2023 (Omnibus Law), yang baru saja disahkan oleh Pemerintah dan DPR.