Oleh Marzuki Alie
Berkaitan dengan tulisan Koran Tempo, hari Senin, 11 November 2013 hal 7 yang berjudul “KPK belum sentuh Kasus Gedung DPR” yang menyebutkan Marzuki Alie diduga menerima suap sebesar Rp 250 juta dan tulisan Majalah Tempo Edisi 11-17 November 2013 hal 31 dalam rubrik Opini “Suap Proyek Gedung DPR” yang menyebutkan Marzuki Alie diduga menerima suap sebesar Rp 250 juta. Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitaan tersebut sangat menohok dan membunuh karakter saya baik secara pribadi maupun selaku Ketua Lembaga Negara, apalagi tidak memuat berita yang berimbang setelah klarifikasi oleh wartawan tempo yang mengejar saya sejak saya di Cirebon sampai di Bandung di tengah malam.
Sehubungan dengan itu, saya minta kepada Koran / Majalah Tempo untuk memuat hak jawab saya secara lengkap sebagai berikut :
Sebagai Ketua Lembaga Negara, saya ingin memberi keteladanan yang baik kepada semua jajaran di DPR, oleh karenanya saat pertama memegang jabatan sebagai Ketua DPR, saya mengumpulkan semua eselon I dan II di ruang kerja saya, meminta mereka untuk kerja baik, jangan sampai ada yang disekolahkan oleh KPK. Saya tekankan, tidak ada satupun proyek di DPR yang mengatasnamakan Marzuki Alie, kalau ada yang mengaku saudara atau apa saja tidak usah ragu untuk ditolak. Itulah komitmen saya.
Proyek Gedung DPR dengan nilai Rp.1,8 Triliun, pada dasarnya tinggal ditender saja, karena anggarannya sudah ada termasuk gambar dan rencana konstruksinya, dan itu kewenangan sepenuhnya Sekretaris Jenderal DPR sebagai Pengguna Anggaran.
Sebagai Ketua DPR, walaupun itu kewenangan Sekjen DPR, saya mencari tahu tentang kewajaran nilai Gedung tersebut dengan posisi saya merangkap sebagai Ketua BURT yang berwenang untuk mengawasi Proyek Proyek DPR. Akhirnya saya meyakini bahwa nilai gedung itu sangat tidak pantas dan tidak wajar.
Kemudian saya memanggil Sekjen DPR, Ibu Nining dengan Ka.Biro Harbangin sdr.Mardian, saya minta agar dievaluasi kembali dan diturunkan nilainya semaksimal mungkin. Kemudian dilaporkan, turun menjadi Rp.1,5 Triliun. Harga inipun saya hitung masih terlalu mahal, tapi sdr Mardian tidak bisa menjelaskan kenapa.
Saya minta data ke Sekjen, Curriculum Vitae sdr Mardian, ternyata ybs lulusan administrasi Negara, wajar saja tidak mengerti apa-apa. Saya minta ke Sekjen agar ybs dipindahkan dan ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan pendidikannya. Karena tidak ada yang kompeten dari internal untuk mengisi Jabatan Biro Harbangin, maka saya hubungi Menteri PU Joko Kirmanto agar membantu DPR dengan mengirimkan staf teknisnya setingkat eselon II, punya idealisme dan mau kerja baik. Pak Joko Kirmanto mengirim staf bernama Sumirat. Saat menghadap saya didampingi Sekjen, saya minta agar sdr Sumirat bekerja baik, tidak neko neko sebagai orang yang dipercaya Menteri PU. Selanjutnya saya minta sdr Sumirat menghitung kembali remcana biaya bangunan gedung tersebut, dilaporkan bisa turun menjadi Rp.1,1 Triliun
Saat rapat BURT, saya meminta agar proyek Gedung DPR ini ditunda dan disosialisasikan lagi ke publik. Wakil Ketua BURT komplain dengan saya, bahwa mereka sudah rapat berkali kali, saya tidak bisa seenaknya memutuskan untuk menunda, BURT itu kolektif kolegial bukan otoritas Ketua BURT. Saya jawab, silahkan saja ke Sekjen, tapi saya perintahkan Sekjen tetap sosialisasi. Saat sosialisasi itulah respons publik yang marah dan itu menjadi alasan untuk menunda pelaksanaan tender.
Saya lupa waktunya, saat tender proyek itu tertunda, datang salah satu Fraksi ke saya memprovokasi kesempatan bagi saya selaku Ketua DPR apabila Gedung DPR selesai dibangun, maka tandatangan Marzuki Alie akan terpampang sepanjang sejarah di gedung DPR baru itu. Saya mengerti maksud fraksi tersebut dan saya senyum senyum saja.
Selanjutnya datang lagi satu Fraksi lainnya dengan membawa USD 50 ribu dalam map (saya tidak melihatnya), protes mereka terima terlalu kecil padahal mereka akan hajatan nasional, infonya atas perintah saya. Saya tanya info itu dari mana. Disebutkan dari salah satu wakil Ketua BURT.