Lihat ke Halaman Asli

Larangan Melintasi Jalan Protokol Memicu Kesenjangan Sosial?

Diperbarui: 17 Juni 2015   15:01

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Transportasi. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Wirestock

Rabu, 17 Desember 2014 merupakan hari pertama mulai diberlakukannya peraturan baru dilarangnya kendaraan roda dua untuk melintasi jalan-jalan protokol (mulai dari MH Thamrin hingga Medan Merdeka Barat). Dalam penerapan kebijakan tersebut tentunya akan muncul berbagai masalah. Masalah- masalah tersebut berupa tersedotnya waktu pengguna kendaraan roda dua untuk sampai ke tujuan karena mereka harus memutar lewat jalan lain yang tentunya akan lebih jauh. Selain itu apabila mereka menggunakan kendaraan umum, pastinya mereka harus mengeluarkan kocek yang cukup dalam dibandingkan dengan menggunakan kendaraan pribadi (motor).

Untuk mengatasi masalah-masalah diatas tentunya pemerintah telah menyiapkan berbagai solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul, seperti disediakannya lahan-lahan parkir disekitar jalan protokol tersebut. Tidak hanya itu pemerintah juga telah menyiapkan  6 bus yang akan melintas rute Bundaran HI-MH Thamrin-Medan Merdeka Barat-Harmoni-Medan Merdeka Barat-MH Thamrin-Bundaran HI. Bus-bus tersebut akan beroperasi dari pukul 06.00-22.00 WIB. Dimana bus-bus tersebut disediakan oleh PT. Transjakarta.

Berdasarkan kacamata penulis kebijakan tersebut dinilai masih kurang efektif, karena dirasa akan menimbulkan kesenjangan sosial antar masyarakat. Apabila pemerintah ingin mengurangi kemacatan sebaiknya kebijakan tersebut diberlakukan tidak hanya kepada pengguna kendaraan roda dua saja, tetapi juga pengguna mobil pribadi. Seperti kita ketahui penyebab dari kemacetan tersebut tidak hanya motor saja melainkan penggunaan mobil pribadi yang semakin banyak. Sehingga akan lebih bijaksana apabila peraturan tersebut tidak hanya di berlakukan oleh satu pihak saja.

Namun juga dalam mencapai keberhasilan terhadap penerpan kebijakan yang ditujukan untuk mengurangi kemacetan, semua pihak harus mendukungnya. Tidak hanya pengguna jalan saja tetapi juga pemerintah yang harus memperbaiki dan juga menambah jumlah kendaraan-kendaraan umum di DKI Jakarta. Agar masyarakat mau menggunakan kendaraan umum dan tetap dapat merasakan kenyamanan dan keamanan dalam menggunakannya.

Cempaka Putih.




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline