Kebijakan luar negeri kandidat presiden Amerika Donald Trump dan Kamala Harris menyajikan visi yang kontras untuk masa depan Timur Tengah, dengan implikasi signifikan bagi stabilitas global.
Pendekatan Trump "America First" menekankan berkurangnya keterlibatan AS di luar negeri, yang berpotensi menyebabkan meningkatnya ketegangan regional, sementara Harris mengadvokasi peran AS yang lebih terlibat dan kolaboratif. Hasil pemilihan presiden dengan demikian dapat memberi pengaruh yang signifikan terhadap konflik di wilayah Timur Tengah tersebut.
Bagaimana kandidat mengusul strategi yang kuat untuk mengatasi ancaman nuklir Iran, proses perdamaian Israel-Palestina, dan stabilitas regional, tentunya sangat menarik perhatian audiens domestik dan internasional.
Sentimen pemilih mengenai keterlibatan militer dan hubungan diplomatik dengan Iran kemungkinan akan membentuk platform kandidat, karena baik Trump maupun Haris berusaha untuk menyelaraskan dengan opini publik tentang masalah kebijakan luar negeri.
Kebijakan Luar Negeri Donald Trump
Kebijakan luar negeri Trump, yang dikenal dengan istilah "America First," berfokus pada isolasionisme dan pengurangan keterlibatan AS dalam urusan internasional. Penarikan AS dari kesepakatan nuklir Iran pada 2018 dan penerapan sanksi yang ketat telah meningkatkan ketegangan antara AS dan Iran, serta memicu kekhawatiran akan potensi konflik militer di kawasan Timur Tengah (Sedghi, 2017). Selain itu, keputusan Trump untuk menarik pasukan dari Suriah membuka jalan bagi aksi militer Turki dan memperburuk situasi keamanan di wilayah itu (Ostovar, 2024).
Di sisi lain, kebijakan Trump juga memberikan keleluasaan bagi kekuatan regional seperti Turki dan Arab Saudi untuk bertindak lebih tegas tanpa tekanan diplomatik dari AS. Hal ini menciptakan ketidakpastian dalam stabilitas regional dan berpotensi memperburuk konflik yang sudah ada.
Kebijakan Luar Negeri Kamala Harris
Sebagai lawan politik, Kamala Harris menawarkan pendekatan yang berbeda dari Trump. Harris mengadvokasi keterlibatan multilateral dan membangun kembali aliansi dengan negara-negara sekutu untuk menghadapi tantangan di Timur Tengah. Pendekatan ini mencakup dukungan untuk gerakan demokrasi dan hak asasi manusia, yang dapat membantu menstabilkan Timor Tengah melalui saluran diplomatik (Overhaus & Brozus, 2016). Harris diperkirakan akan mendorong dialog dengan Iran dan mencari solusi damai untuk konflik yang ada.
Harris juga menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam menangani isu-isu seperti ambisi nuklir Iran dan proses perdamaian Israel-Palestina. Dengan pendekatan ini, dia berharap dapat mengurangi ketegangan di kawasan tersebut dan mendorong stabilitas jangka panjang.