Indonesia merupakan Negara Demokrasi yang secara gamblang di ddeklarasikan oleh Ir. Soekarno dan Moh. Hatta tepat setelah kemerdekaan Negara Indonesia.
Dimana Negara Demokrasi sendiri memiliki sistem pemerintah dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk di jalankan oleh pemerintah negara. Yang seharusnya wakil yang dipilih oleh rakyat menjadi tempat untuk menyalurkan dan mendegar aspirasi dari rakyat, justru tak jarang mereka malah merugikan rakyat.
Seperti yang di laporkan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) menujukkan, kerugian negara akibat korupsi meningkat mencapai Rp. 26,83 triliun pada semester awal 2021.
Jumlah ini meningkat 47,63% di bandingkan tahun lalu pada periode yang sama. Ini menujukkan tingakat korupsi di Indonesia meningkat. Para pelaku korupsi sendiri berasal dari elit politk dan pegawai pemerintah yang tidak bertanggungg jawab.
Banyak kasus Petty Corruption (korupsi kecil) yang sering ditemukan dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh pegawai pemerintah serta cara penanganan Negara yang dinilai kurang efektif untuk menyelesaikan masalah korupsi, membuat rakyat semakin khawatir.
Kita tarik di beberapa waktu lalu, dimana saat rakyat mencoba untuk melanjutkan hidup di tengah sulitnya masa pandemi. Justru banyak dari elit-elit politik mencuri start untuk melakukan korupsi. Seperti dana bansos yang digunakan untuk membantu kesulitan rakyat, malah dikorupsi oleh para pejabat Kementrian Sosial bersama Mentri Sosial dengan meminta 10 ribu rupiah untuk setiap paket bansos. Para pelaku kejahatan tersebut berasal dari orang-orang yang disumpah untuk membatu rakyat ditengah sulitnya hidup.
Akan kenyataan diatas, terbukti tak jarang orang yang ditunjuk sebagai wakil rakyat untuk membantu meringankan hidup ditengah sulitnya kehidupan ini, justru tak jarang dari mereka malah menjadi boomerang untuk rakyat.
Maka iman yang kuat untuk setiap individu, serta bertanggung jawab atas amanah yang tanggungg. Dan kasus korupsi sendiri harus diberantas sampai habis serta pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal tanpa adanya peringanan masa hukuman. Karena korupsi dapat menyebabkan kerugian yang besar untuk negara.