Dalam hubungan manusia satu dengan manusia yang lainnya di dalam masyarakat akan selalu berhubungan dengan perjanjian. Ketika kalian beli sarapan pagi misalkan bubur atau nasi uduk, secara gak langsung kalian udah melakukan perjanjian loh. Iya, perjanjian jual beli dengan penjual sarapan tersebut dimana kalian sama-sama memiliki prestasi atau kewajiban yang harus kalian selesaikan baru kalian akan menerima hak kalian. Ketika kalian membayar makanan maka si penjual akan memberikan makanan yang kalian beli. Nah kali ini aku akan coba bahas 4 syarat sah perjanjian menurut Hukum Perdata, semoga bermanfaat yaa
Secara umum syarat sah perjanjian diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata, syarat sah perjanjian ada 4 yaitu :
1. Kesepakatan Diantara Kedua Belah Pihak
Perjanjian dikatakan sah, apabila para pihak dalam perjanjian tersebut telah sepakat atau setuju untuk menjalankan dan juga mengikatkan diri sebagai subyek hukum yang akan melakukan aktivitas hukum yang ada dalam perjanjian tersebut. Contoh ketika mau belanja baju di pasar, biasanya ibu-ibu melakukan aktivitas tawar-menawar harga, jika penjual menyetujui harga yang diajukan ibu-ibu tersebut maka yang akan terjadi adalah perjanjian jual beli. Kalo si penjual ga sepakat sama harga yang diajukan ya maka perjanjian jual beli tersebut ga akan terjadi. Jadi kesepakatan ini merupakan syarat yang penting di dalam suatu perjanjian.
2. Kecakapan Para Pihak
Pihak dikatakan cakap hukum apabila sudah mengerti dan sudah bisa menjalankan aktivitas hukum dengan baik. Cakap hukum dapat dilihat dari usia para pihak, jadi jika ada seorang anak kecil yang ingin melakukan perjanjian dengan orang lain, maka dia berada dibawa pengampuan orang tuanya atau walinya.
3. Terdapat Objek yang Jelas di Dalam Perjanjian
Perjanjian dikatakan sah apabila terdapat objek yang jelas di dalam perjanjian tersebut. Objek dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Perjanjian tanpa ada objek maka konsekuensinya adalah batal demi hukum. Dan perjanjian dianggap tidak pernah ada.
4. Objek tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang
Objek di dalam perjanjian yang akan dilaksanakan haruslah merupakan objek yang halal. Dalam artian objek tersebut tidak melanggar peraturan undang-undang yang berlaku. Contoh perjanjian jual beli narkoba ini merupakan objek yang tidak di perbolehkan oleh undang-undang, maka perjanjian tersebut dikatakan batal demi hukum.
Syarat yang terdapat pada nomor 1 dan 2 merupakan syarat subjektif atau syarat yang berkaitan dengan para pihak dalam perjanjian, apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan oleh para pihak, jika tidak dibatalkan perjanjian akan tetap berjalan atas kesepakatan para pihak. Syarat yang terdapat pada nomor 3 dan 4 merupakan syarat objektif atau syarat yang berkaitan dengan objek atau benda di dalam perjanjian, apabila perjanjian tidak memenuhi syarat objektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau dengan kata lain perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.