Pernyataan Prasetio Edi Marsudi, Kader PDIP yang menduduki kursi empuk sebagai ketua DPRD DKI Jakarta, cukup mengejutkan. Dengan jabatannya, ia SENGAJA belum menanandatangani laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2014, seperti yang diberitakan kompas.com (11/10/2015)
SENGAJA menurut KBBI berarti direncanakan, memang diniatkan, tidak secara kebetulan (ada maksud), dengan begitu berarti ada udang dibalik bantal #eh kekuasaan.
Karena sikap Prasetio ini, menurut Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, yang akrab di sapa Ahok, Mendagri tidak bisa menerima pengesahan RAPBD-P 2015. Dengan begitu, jelas menganggu rencana program pembangunan.
Setali tiga uang, bukan karena kebetulan, Tjahjo Kumolo yang juga adalah Kader PDIP yang saat ini menduduki kursi panas sebagai Menteri Dalam Negeri, diduga ikut bertanggungjawab dalam hal ini. Seperti yang dikatakan Ahok kepada sindonews.com (9/10/2015), ia menduga ada "permainan" dalam proses pengesahan APBD Perubahan 2015 di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Karena, hingga kini APBD Perubahan 2015 belum juga disahkan padahal sudah memasuki akhir tahun.
Menyikapi masalah ini, Ahok mengaku santai menghadapi permainan dari Kemendagri. Karena, dengan demikian warga Ibu Kota Jakarta tahu mana yang bekerja baik dan buruk.
Hal senada disampaikan Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang kepada Kompas.com, Minggu (11/10/2015), menanggapi sikap Prasetio yang dengan enteng “SENGAJA” belum menandatangani RAPBD-P 2015, menurutnya DPRD yang akan semakin tenggelam dan kehilangan kepercayaan dari masyarakat.
Walau terlihat hati-hati menjawab penyebabnya, Sebastian membenarkan ada kemungkinan penyebabnya seperti yang dituduhkan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, yakni terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017.
Bila dugaan Sebastian ini benar, PDIP memang sengaja ikut bermain (atau baru masuk gelanggang) dalam pusaran politik bermuka dua, disatu sisi mengusung Jokowi-Ahok sejak awal, namun disisi lain berusaha menikam dari belakang kebijakan mereka yang kini dilanjutkan oleh Ahok. Seperti yang dituturkan Ahok kepada sindonews.com (9/10/2015, bahwa semua ada kronologis sejak 2012 sejak Jokowi-Ahok mempimpin Jakarta, mulai dari APBD 2013 yang hilang, di tahun 2014 banyak siluman dan di tahun 2015 ada dua versi (DPRD dan versi pemerintah DKI/Ahok).
Dengan menggunakan istilah PETUGAS PARTAI, PDIP tentu saja tidak akan pandang bulu mengintervensi semua pejabat yang diusung oleh mereka, mulai dari Presiden bahkan mungkin juga dalam pemilihan kepala desa (jangan-jangan kepala suku juga??). Sementara Ahok yang notabene bukan Petugas Partai PDIP, tentu saja tidak mudah diintervensi, meskipun PDIP telah “memasang” Djarot Saiful Hidayat sebagai Wakil Ahok di Pemprov DKI Jakarta.
Melihat kepemimpinan Ahok yang nonpartisan yang kerap kontrovesial baik sikap dan ucapannya, jelas apapun bisikan partai melalui wakilnya tidak akan mampu menggoyahkan keputusannya. Dari sini pupus sudah harapan PDIP jika ingin mengintervensi Ahok dalam berbagai kebijakan yang menguntungkan PDIP secara tidak langsung. So.. mulailah Ahok digoyang jelang pemilukada DKI Jakarta, tahun 2017 nanti.
Lalu bagaimana dengan kedekatan Ahok dengan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri? Apa lagi marahan? sehingga anak buahnya dibiarkan untuk “menjegal” kepemimpinan Ahok? Kepada metrotvnews.com (31/07/2015), menurut Djarot, yang tak lain wakil Ahok sendiri, semua orang memiliki kedekatan dengan Mega. Dengan demikian, bila semua boleh saja dekat dengan Ibu Mega maka publik perlu melihat apakah kedekatan Ibu Mega dan Pak Ahok tersebut hanyalah satu episode opera sabun yang telah tamat, ataukah Ibu Mega masih memiliki taringnya untuk “menegur” para Pegugas Partainya untuk tetap mendukung kebijakan Ahok demi Indonesia Raya yang selalu dikumandangkannya.