Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, kembali menjadi sorotan publik setelah pernyataannya yang menyamakan nasibnya dengan Bung Karno. Pernyataan ini muncul setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus penyuapan Harun Masiku. Membawa-bawa nama besar proklamator kemerdekaan Indonesia untuk membela diri dalam kasus hukum justru menuai kritik tajam dari berbagai pihak.
Bung Karno: Simbol Perjuangan Kemerdekaan
Bung Karno, Presiden pertama Indonesia sekaligus Bapak Proklamator, adalah sosok yang disegani tidak hanya di tanah air tetapi juga di dunia internasional. Perjuangan Bung Karno melawan penjajahan Belanda penuh pengorbanan, termasuk mendekam di penjara Sukamiskin pada 1929 dan diasingkan ke Ende, Flores, pada 1934. Tindakannya dianggap ekstrimis oleh kolonial Belanda karena gigih menyuarakan kemerdekaan Indonesia.
Dalam bukunya Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Bung Karno menulis bahwa penjara adalah bagian dari pengorbanan untuk cita-cita besar. Bagi Bung Karno, derita di balik jeruji besi adalah harga yang harus dibayar demi mewujudkan Indonesia merdeka. Pengorbanan ini, tanpa pamrih dan penuh integritas, menjadikan Bung Karno sebagai simbol perjuangan bangsa.
Hasto dan Tuduhan Korupsi
Sementara itu, konteks penahanan Hasto Kristiyanto sangat berbeda. KPK menetapkannya sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam menghalangi penyidikan kasus suap yang melibatkan Harun Masiku. Korupsi, sebagaimana diketahui, adalah kejahatan yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa, menyebabkan kemiskinan, ketidakadilan, dan ketertinggalan.
Pernyataan Hasto yang membandingkan dirinya dengan Bung Karno dianggap tidak sebanding, bahkan terkesan melenceng. Bung Karno dipenjara karena memperjuangkan kemerdekaan, sementara Hasto berurusan dengan hukum karena tuduhan tindak pidana korupsi, yang jelas bertentangan dengan nilai-nilai perjuangan Bung Karno.
Kritik Publik: Jangan Politisasi Kasus Hukum
Publik bereaksi keras terhadap upaya Hasto yang dianggap mencoba mempolitisasi kasus hukumnya. Di media sosial, banyak warganet menilai tindakan Hasto sebagai bentuk pengalihan isu yang justru merugikan citra PDI Perjuangan. Kritik ini juga datang dari berbagai pengamat politik dan aktivis antikorupsi.
Menurut beberapa pengamat politik , membawa-bawa nama besar Bung Karno dalam konteks ini adalah langkah yang tidak etis. Bung Karno berjuang untuk rakyat, sementara kasus yang melibatkan Hasto justru merugikan rakyat. Ini tidak sebanding.
Juga pernyataan Hasto dapat memperburuk persepsi publik terhadap PDI Perjuangan. Sebagai partai besar, PDIP seharusnya menunjukkan komitmen terhadap pemberantasan korupsi, bukan malah membela kadernya dengan argumen politis.