Selama satu dekade masa kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden Indonesia, terdapat satu pesan yang sangat jelas: Tidak ada satu pun wilayah di Indonesia yang menjadi "anak tiri." Pendekatan pembangunan Jokowi tidak hanya merata di seluruh pelosok negeri, tetapi juga membawa dampak nyata bagi wilayah-wilayah yang sebelumnya terpinggirkan.
Dengan fokus pada pemerataan pembangunan, Jokowi berupaya untuk menjawab kritik lama terhadap pemerintahan sebelumnya, yang dinilai terlalu Jawa-sentris.Indonesia adalah negara dengan tantangan geografis yang luar biasa. Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, mendistribusikan pembangunan secara merata merupakan pekerjaan yang sulit.
Sebelumnya, banyak kebijakan pembangunan yang berpusat di Pulau Jawa, dengan alasan populasi terbesar dan kepentingan politik yang lebih dominan di wilayah tersebut. Namun, Jokowi memiliki pendekatan yang berbeda. Sejak awal kepemimpinannya, ia bertekad untuk memastikan pembangunan juga menjangkau daerah-daerah terpinggirkan, terutama di wilayah Indonesia Timur.
Menggeser Pusat Pembangunan: Dari Jawa ke Pinggiran
Selama bertahun-tahun, kritik terhadap pola pembangunan yang berpusat di Pulau Jawa menjadi wacana utama dalam diskursus nasional. Dalam pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik banyak difokuskan di Pulau Jawa, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Alasan utamanya adalah bahwa mayoritas penduduk Indonesia tinggal di pulau ini, sehingga logis jika pembangunan diprioritaskan di sana.
Namun, Jokowi memiliki pandangan yang berbeda. Ia percaya bahwa ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa, terutama Indonesia bagian timur dan wilayah perbatasan, merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Baginya, membangun hanya di satu wilayah tanpa memikirkan daerah-daerah terpencil adalah sebuah kekeliruan. Oleh karena itu, sejak awal kepresidenannya, Jokowi memutuskan untuk mengalihkan fokus pembangunan ke wilayah-wilayah yang selama ini kurang mendapatkan perhatian, seperti Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara.
Salah satu bukti nyata dari upaya ini adalah pembangunan infrastruktur perbatasan yang masif. Wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolasi kini terhubung melalui pembangunan jalan, jembatan, dan bandara baru. Masyarakat yang tinggal di perbatasan, yang sebelumnya merasa tertinggal karena minimnya perhatian pemerintah, kini bisa merasakan hasil nyata dari program pembangunan Jokowi. Di beberapa wilayah perbatasan seperti Kalimantan dan Papua, masyarakat kini bisa berbangga dengan gerbang perbatasan yang megah, menunjukkan bahwa pemerintah tidak lagi memandang mereka sebagai "anak tiri."
Papua: Fokus Khusus Jokowi
Papua menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan perhatian khusus dari Jokowi. Sejak awal pemerintahannya, ia berkomitmen untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada wilayah paling timur Indonesia ini. Papua adalah salah satu provinsi yang secara historis kerap terabaikan dalam pembangunan nasional. Infrastruktur yang minim, akses pendidikan dan kesehatan yang terbatas, serta tingkat kesejahteraan yang rendah membuat Papua berada dalam kondisi tertinggal dibandingkan wilayah lainnya.
Jokowi menyadari hal ini, dan ia secara aktif melakukan berbagai langkah untuk membangun Papua. Salah satu pencapaiannya yang paling menonjol adalah pembangunan Jalan Trans Papua sepanjang 4.330 kilometer yang menghubungkan berbagai kota dan kabupaten di Papua. Proyek ini bukan hanya membuka akses antar wilayah di Papua, tetapi juga memungkinkan distribusi barang dan jasa menjadi lebih lancar, mengurangi ketergantungan pada transportasi udara yang mahal.
Selain itu, Jokowi juga menjadi presiden yang paling sering mengunjungi Papua. Dalam 10 tahun masa jabatannya, ia tercatat melakukan lebih dari 10 kunjungan kerja ke Papua, mengalahkan rekor presiden-presiden sebelumnya. Kehadirannya yang rutin di Papua tidak hanya untuk meresmikan proyek-proyek infrastruktur, tetapi juga untuk berdialog langsung dengan masyarakat setempat, mendengar aspirasi mereka, dan memastikan bahwa program-program pemerintah berjalan dengan baik di wilayah tersebut.