Lihat ke Halaman Asli

Marius Gunawan

Profesional

Mahfud Mengkonfirmasi Alasan Jokowi Membatalkan PERPPU KPK

Diperbarui: 7 Juni 2021   18:26

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Sumber gambar: CNNIndonesia.com

Pada saat Jokowi membatalkan untuk menerbitkan Perppu KPK, banyak orang bertanya - tanya. Padahal saat itu dukungan tokoh masyarakat yang selama ini dikenal mendukung Jokowi sudah menghadap secara langsung agar Presiden menerbitkan Perppu karena Undang - undang KPK hasil revisi jelas -jelas melemahkan KPK.

Ada banyak analisis mengenai sikap Jokowi ini. Dugaan bahwa Jokowi terbelenggu oleh tekanan politik akhirnya dikonfirmasi Mahfud MD yang saat ini menjadi Menkopolhukam.

"Itu kan sudah mengeluarkan, hantam kanan-kiri. DPR-nya ndak setuju, partainya ndak setuju. Gimana, kalo mengeluarkan Perppu lalu ditolak? Artinya permainan itu tidak mudah," kata dia.

Dari konfirmasi ini jelas sekali Jokowi memang tidak berani mengeluarkan PERPPU karena ada tekanan dari para politikus yang ada di DPR dan partai tempat Jokowi bernaung.

Penjelasan Mahfud ini tentu mengecewakan. Terlebih karena hal itu juga  menyatakan bahwa Jokowi tidak bisa menjaga dan melaksanakan komitmen nya untuk memperkuat KPK.

Kita tahu sebenarnya Jokowi sudah beberapa kali secara jelas bertikai dan berseberangan dengan partai politik utama pendukung nya. Hal itu terjadi dari saat dia menjadi Presiden. Tidak jarang tokoh - tokoh partai PDIP terang - terangan menentang kebijakan Jokowi. 

Tentu juga Masyarakat masih ingat ketika Megawati mengatakan bahwa "Setiap kader partai adalah pekerja Partai". Pernyataan itu jelas ditujukan saat ada suasana "panas" antara Megawati dan Jokowi.

Namun saat itu Jokowi masih bisa secara konsekuen menjalankan kebijakan nya walau ditentang Partai nya. Jokowi masih bisa menggunakan dukungan masyarakat untuk berhadapan dengan Partai.

Nampaknya untuk saat ini posisi Jokowi tidak sekuat itu. 

Padahal sebenarnya dalam periode keduanya ini seharusnya Jokowi bisa lebih bebas untuk menjalankan kebijakan nya. Toh dia tidak lagi butuh dukungan politik untuk ajang Capres berikut nya, karena sudah dibatasi oleh Undang - Undang untuk bisa menjadi Presiden hanya dua kali. 

Hal itu juga sudah secara gamblang dinyatakan Jokowi saat kampanye untuk menjadi Presiden pada periode keduanya. Saat itu dia berkata bahwa akan melakukan apa saja demi kepentingan masyarakat karena ini adalah periodenya yang terakhir.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline