Isu amandemen UUD 45 sudah lama terdengar, namun akhir - akhir ini baru gencar diperdebatkan. Ada yang setuju dan tidak. Tentu dengan alasan mereka masing - masing.
Alasan kubu pendukung beragam. Ada yang melihat UUD setelah diamandemen dianggap malah melenceng dari cita - cita awal berdirinya bangsa ini. Sehingga secara ekstrim mereka menuntut supaya UUD dikembalikan pada UUD 45 awal.
Salah satu pendukung perubahan ini adalah mantan Wapres Tri Sutrisno yang melihat bahwa posisi MPR harus dikembalikan lagi ke posisi semula sebagai lembaga tertinggi negara. Termasuk dalam hal ini pemilihan presiden kembali diberikan ke MPR sehingga pemilihan langsung dibatalkan. (Kompas.com)
Bagi yang menolak perubahan juga punya alasan tersendiri. Mereka menilai usaha untuk mengamendemen UUD justru mengandung resiko.
Salah satu resikonya adalah menghilangkan buah - buah semangat reformasi sehingga akan kembali pada situasi politik sebelum era tersebut. (Merdeka.com)
Bahkan ada yang menilai bahwa perubahan UUD akan menyebabkan bahaya bahwa amandemen itu bisa menjadi pintu masuk ideologi yang justru bertentangan dengan dengan semangat demokrasi Pancasila dan kebhinekaan yang kita anut.
Hal itu cukup beralasan karena saat ini justru gerakan itu seperti mendapatkan momentumnya.
Memang dalam hal ini, perubahan dan amandemen bukanlah hal tabu, bahkan usaha itu dijamin oleh undang - undang.
Namun pertanyaan kritis tetap perlu diajukan, apakah hal ini benar - benar penting dan mendesak? Apakah situasi politik sekarang benar - benar memerlukan perubahan itu? Tidakkah usaha itu justru akan menimbulkan pertikaian politik yang tidak perlu?
Kalau kita melihat, selama Undang - Undang hasil amandemen ini diterapkan, situasi sosial, politik dan ekonomi kita relatif lebih baik dari sebelumnya.
Terutama dengan adanya pemilihan langsung, saat ini bangsa ini sudah bisa melahirkan pemimpin - pemimpin nasional dan daerah yang punya kualitas dan integritas. Hal yang rasanya hampir tidak ada di era sebelumnya.