Sumber gambar: mediamanado.com
Banyak yang mengira bahwa diakhir periode Jokowi ini dia akan lebih bebas memilih para menteri periode mendatang.
Namun realita politik tidaklah demikian.
Walau dalam undang-undang memilih para pembantu Presiden ini sebenarnya adalah hak prerogatif Jokowi tapi belenggu para pendukung dan simpatisannya masih tetap erat menjerat.
Belum apa - apa para politikus dan partai yang mendukung Jokowi sudah mengajukan tuntutan supaya jatah menteri dari partai haruslah dipakai Jokowi.
Bahkan PDIP sebagai sebagai partai pendukung utama Jokowi sudah secara lantang meminta jumlah menteri terbanyak dengan posisi - posisi strategis.
Jokowi pun langsung berjanji akan memenuhi permintaan yang diminta oleh Megawati itu dengan mengatakan dirinya lah yang menjadi jaminan bahwa PDIP akan mendapatkan kursi menteri terbanyak di periode keduanya mendatang.
Tentu hal ini memicu konflik internal dari koalisi partai pemenangan Jokowi.
Misalnya saja, Nasdem yang merasa selama ini menjadi pendukung garis keras Jokowi langsung menyatakan bahwa bukan hanya PDIP yang telah berjasa memenangkan kontestasi Pilpres yang lalu sehingga bukan hanya PDIP yang mendapat posisi strategis dalam jajaran menteri Jokowi. (Detik.com)
Persaingan antar partai pendukung ini tentu tidak diharapkan walau sudah diprediksi oleh banyak orang. Karena biar bagaimanapun dunia politik adalah arena saling berebut kekuasaan.