Nampaknya Jokowi sudah melakukan ancang - ancang untuk periode keduanya. Di hadapan para Kepala Daerah dia mengatakan "tidak ada beban" dengan segala rencana untuk melakukan perubahan drastis dalam manajemen pemerintahan nya.
Mendengar tekad ini ada beberapa hal yang bisa kita baca.
Pertama, nampaknya ada banyak kegiatan yang sudah dia rencanakan pada periode pertamanya yang kurang memuaskan. Beban politik yang menekannya karena harus mengejar periode kedua, membuat Jokowi terikat, tidak bisa melakukan apa yang seharusnya dia realisasikan.
Hal lain, dengan pernyataannya ini, dia mau mengingatkan para kepala Daerah dan para pembantu dekatnya untuk siap - siap menerima resiko jika target - target yang telah dia buat tidak tercapai, maka ada sanksi nyata yang diberlakukan.
Nampaknya efisiensi dan efektivitas birokrasi menjadi program utama Jokowi di periode ke duanya.
Hal itu erat hubungannya dengan keinginan untuk menghapus beban birokrasi yang selama ini menghambat gerak cepat untuk mengejar kemajuan ekonomi yang diharapkan.
Untuk menggarisbawahi hal ini, secara khusus ia mengatakan akan menghilangkan dan memangkas badan dan kantor yang dianggap menghambat dan memperpanjang rantai birokrasi.
Tentu kita sangat menghargai tekad Jokowi ini. Dan kita harapkan dia sungguh - sungguh bisa melaksanakan keinginannya tersebut.
Selain harapan, kita juga bisa melihat bahwa hal itu tidaklah mudah dia laksanakan. Ada beberapa tantangan klasik yang akan menghambat tekadnya tersebut.
Jika Jokowi sungguh mau tekad itu terlaksana, langkah pertama yang harus dia ambil adalah mengambil pembantu dekatnya, para menteri yang benar - benar bagus dan profesional, atau biasa disebut Zaken kabinet.
Untuk mewujudkan itu, tentu praktek "dagang sapi" harus benar-benar dia hindari.