Kasus ditangkap tangannya Ketum PPP masih menyimpan banyak pertanyaan. Salah satu yang mengemuka adalah, apa hubungannya Romy dengan promosi posisi di Kemenag? Toh ketum PPP bukan bagian dari birokrasi di Kementerian agama tersebut?
Untuk pihak yang melihat persoalan ini hanya dari sudut birokrasi memang sulit untuk mencari hubungan nya. Namun jika dilihat dari pendekatan kepentingan politik maka sangat jelas relasinya.
Semua itu patut diduga ada kaitannya dengan perlunya partai mencari dana bagi operasional partai.
Ungkapan Romy sendiri, pada saat dia menyampaikan uneg - unegnya terbersit benang merah hubungan tersebut. Dia mengatakan, "Ini adalah resiko dari tanggung jawab seorang pimpinan".
Adalah Mahfud MD, yang secara blak-blakan menyatakan hal itu. Menurut Mahfud, intervensi partai membuat menteri yang memang berasal dari partai yang sama menjadi tidak berdaya.
Pernyataan mantan ketua MK ini dikuatkan pengakuan Mochammad Yasin, mantan komisioner KPK. Sebagai mantan Inspektur Jenderal yang mengawasi governance Kemenag, Yasin menyatakan bahwa kementrian tersebut sangat rawan dalam proses pergantian dan pengangkatan jabatan. Dia membenarkan adanya intervensi politik dan uang dalam proses tersebut.
Kalau ini benar terjadi, maka benar lah kekhawatiran masyarakat selama ini. Sebaiknya posisi menteri janganlah diisi oleh orang partai, tapi seharusnya dari kalangan profesional.
Karena jika hal ini terjadi di Kemenag, maka di kementerian lain pun, di mana pimpinan dan menteri nya berasal dari orang partai hampir pasti memiliki resiko yang sama.
Dalam kondisi tertentu politik balas budi seperti ini memang sulit dihindari. Money politik adalah momok yang memang menakutkan.
Namun apakah hal ini memungkinkan? Karena posisi menteri adalah posisi politis maka sangat sulit jika hanya kalangan profesional yang mengisinya. Juga apakah dengan diisi orang profesional kejadian serupa pasti terhindarkan?
Ya, realita politik kita emang demikian. Dengan sistem yang sekarang kita punya, hampir tidak mungkin mengabaikan dukungan dan kepentingan politik.