Akibat drama kebohongan Ratna Sarumpaet (yang malam ini kabarnya sudah ditahan polisi saat hendak terbang ke luar negeri), dua hari ini dunia politik ibukota riuh rendah. Ramai-ramai tokoh politik oposisi meminta maaf kepada publik karena terlanjur menyebar kebohongan Ratna. Ramai-ramai pula tokoh politik pro pemerintah (dan tentu para pendukung yang fanatik) menolak permintaan maaf tersebut.
Sebagian tokoh-tokoh utama oposisi sudah terlanjur dilaporkan politisi-pengacara pro pemerintah ke polisi, karena dianggap telah membantu menyebarkan kebohongan (hoax) Ratna. Si pelapor pun kemudian dilaporkan balik ke polisi oleh politisi oposisi, karena dianggap melanggar hukum telah menyebar surat pelaporan ke sosial media.
Riuh rendah politik akibat drama kebohongan Ratna ini harus diakui telah menutup banyak kasus dan masalah yang sebenarnya lebih fundamental dalam dunia berbangsa dan bernegara. Hal-hal yang jauh lebih penting ketimbang kebohongan seorang Ratna. Dapat dibilang ini adalah jasa Ratna Sarumpaet, sehingga lima kasus besar berikut menjadi tertutup.
Sebut saja, yang pertama adalah masalah ekonomi nasional yang semakin berada di ambang krisis, yang ditandai dengan kurs mata uang yang semakin melemah mendekat ke level Rp 15.200/USD. Posisi ini baru awal, bila tiada terobosan kebijakan untuk meringankan beban defisit transaksi berjalan, bisa jadi sebelum tahun 2018 berganti kurs sudah berada di level Rp 16.000-17.000/USD.
Kedua adalah masalah aksi penjarahan besar-besaran yang dilakukan masyarakat korban bencana di Palu karena kesalahan penanganan pemerintah pusat. Suatu fenomena yang belum pernah terjadi di sepanjang sejarah penanganan gempa di Indonesia.
Ketiga adalah terkuaknya kasus mafia impor pangan yang melibatkan politisi partai pro pemerintah sekaligus pejabat menteri perdagangan, yang mana mahasiswa dan buruh sudah mulai melakukan aksi-aksi demonstrasi menentangnya karena dipandang merugikan petani dan konsumen Indonesia.
Keempat adalah kontroversi acara tahunan IMF-Bank Dunia yang diselenggarakan di Bali dengan kemewahan tidak wajar yang menelan biaya hampir Rp 1 triliun, mengingat IMF pernah berkontribusi menghancurkan perekonomian Indonesia 20 tahun lalu dan Presiden Jokowi sendiri tiga tahun lalu pernah berpidato mengutuk kedua lembaga neoliberal ini (link: https://bisnis.tempo.co/read/659846/jokowi-sebut-asia-afrika-tak-butuh-bank-dunia-dan-imf ).
Kelima adalah kasus pembobolan 14 lembaga perbankan dengan kerugian sebesar Rp 14 triliun yang dilakukan oleh bos Columbia dan PT SNP, Leo Chandra. Cukup aneh, kasus dengan kerugian sebesar ini (dua kali lipat Skandal Century) mendadak menguap dari pemberitaan media nasional.
Namun, selain menutupi lima kasus tersebut di atas, drama Ratna ini juga menjadi ujian yang kesekian kali untuk integritas Prabowo Subianto. Dapat kita lihat semalam, segera setelah sorenya Ratna mengaku telah berbohong, Prabowo langsung mengadakan konferensi pers, mengaku telah terlalu "grusa-grusu" ikut menyebarkan kebohongan Ratna dan sebagai pimpinan menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kesalahan yang diperbuat Ratna (mengingat Ratna resmi terdaftar sebagai tim suksesnya).
Sandiaga Uno- yang awalnya sempat berencana menggugat Ratna secara hukum- pun kabarnya diperintah Prabowo untuk menarik segala tuntutan hukum bagi Ratna. Di sini integritas Prabowo sebagai seorang pimpinan yang bertanggung jawab kembali terlihat jelas. Padahal kerusakan politik yang ditimbulkan dari drama Ratna terhadap --terutama elektabilitas Prabowo- tidak main-main.
Berbicara tentang integritas Prabowo yang lainnya, tidak banyak yang tahu kisah Prabowo pada tahun 2010 dalam drama politik Pansus Angket Century. Jadi Prabowo saat itu menolak bujukan dari penguasa agar partainya Gerindra ikut mendukung opsi A --yang menyatakan tidak ada pelanggaran dalam bailout Bank Century, sebaliknya Gerindra tetap setia bersama PDI Pejuangan (yang saat itu merupakan oposisi) mendukung opsi C --yang menyatakan adanya pelanggaran dalam bailout Bank Century.