Langsa - Kesbangpol Aceh menggelar Dialog Isu Aktual Di Aceh dengan berbagai kalangan stakeholder di Aula Badan Kesbangpol, Kota Langsa pada Kamis (03/02/2022).
Pelaksanaan dialog isu aktual Aceh ini terkait aturan- aturan Penanganan konflik sosial dan kewaspadaan dini daerah.
Photo : salah satu tokoh perempuan kota langsa , marida fitriani memaparkan isu aktual perempuan di aceh ( dok : humas kesbangpol)
Turut hadir memberi materi Kabid penanganan konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Nasional Badan Kesbangpol Aceh, Dedi Andrian, SE , MM, Dekan Fakultas Hukum Universitas Abulyatama, DR. Wiratmadinata , SH.MH dan Dosen IAIN Langsa, DR.Amiruddin Yahya Azzawiy, MA serta dimoderatori oleh Siti Zuriyah yang juga merupakan sekretaris Kesbangpol Kota Langsa.
Kabid Penanganan Konflik Kesbangpol Aceh , Dedi Andrian SE.MM dalam sambutanya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan mengumpulkan informasi serta penanganan isu- isu penting yang terjadi di Aceh.
"Semoga kegiatan ini akan terus dapat dilakukan untuk dapat mencari berbagai solusi terhadap hal- hal yang terjadi kedepan " tegas Dedi Andrian.
Photo peserta dialog isu aktual yang di selenggarakan oleh kesbangpol aceh( dok: humas kesbangpol aceh)
Hadir sebagai peserta dalam kegiatan dialog isu aktual tersebut, unsur mahasiswa, jurnalis,LSM, ormas,tokoh masyarakat,tokoh agama,tokoh adat,tokoh perempuan, tokoh pemuda,perwakilan aparatur desa,TNI/Polri dan aparatur pemerintah di Kota Langsa.
Dialog berjalan sangat interaktif dimana masing- masing unsur masyarakat yang hadir memberikan masukan dan saran serta mengajukan pertanyaan kepada para pemateri yang hadir.
Sementara itu , salah satu tokoh perempuan Kota Langsa, Marida Fitriani, MP dalam dialog tersebut memaparkan setidaknya ada beberapa isu aktual perempuan di Aceh yang menurutnya menuntut perhatian dan sinergitas semua pihak yaitu masih tingginya tingkat kerentanan ekonomi perempuan terlebih saat kondisi pandemi covid yang kita rasakan saat ini dan rendahnya cakupan perencanaan penganggaran responsif gender yang di implementasikan oleh organisasi perangkat daerah ( OPD)