Gerakan masyarakat sipil (civil society) merupakan suatu gerakan dari masyarakat yang dilakukan dengan bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat. Gerakan ini biasanya dilakukan oleh organisasi non-pemerintah, organisasi nirlaba, atau individu yang aktif dalam berbagai isu sosial, politik, dan ekonomi.
Stagnasi gerakan masyarakat sipil (civil society) merupakan suatu kondisi di mana gerakan masyarakat sipil mengalami perlambatan atau hambatan dalam memperjuangkan tujuan-tujuannya. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat dari berbagai faktor, yaitu seperti kurangnya dukungan dari masyarakat, ketatnya tekanan politik, kurangnya partisipasi masyarakat, serta masih kurangnya akses terhadap sumber daya dan informasi yang dibutuhkan untuk terlibat dalam gerakan masyarakat sipil. Stagnasi gerakan masyarakat sipil dapat mengakibatkan kesulitan dalam mencapai tujuan-tujuan gerakan dan menghambat perubahan sosial dan politik yang diinginkan oleh masyarakat.
Di Indonesia, gerakan masyarakat sipil telah berperan penting dalam memperjuangkan hak-hak demokrasi dan kebebasan berpendapat, melindungi hak-hak buruh, perempuan dan anak-anak, termasuk juga memperjuangkan hak-hak lingkungan. Pada dasarnya, gerakan masyarakat sipil di Indonesia masih terbilang cukup aktif dan terus bergerak dalam memperjuangkan hak-hak dan kepentingan masyarakat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir ini, terdapat beberapa indikasi bahwa gerakan masyarakat sipil di Indonesia mengalami stagnasi. Hal ini memengaruhi perkembangan arah civil society di Indonesia dan memicu perdebatan tentang kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat di Indonesia.
Salah satu yang menjadi faktor dari penyebab terjadinya stagnasi gerakan masyarakat sipil di Indonesia adalah tekanan politik yang semakin ketat terhadap organisasi-organisasi non-pemerintah dan aktivis yang dianggap mengancam keamanan nasional sehingga mempersulit gerakan masyarakat sipil. Beberapa aktivis bahkan mengalami intimidasi, penangkapan, dan penyiksaan oleh aparat keamanan. Salah satu contohnya terjadi pada Haris Azhar, seorang aktivis hak asasi manusia yang memprotes permasalahan tindak kekerasan yang pernah dilakukan oleh aparat keamanan terhadap warga sipill di Papua. Hal ini dirasa akan dapat membatasi kebebasan berekspresi dan berkumpul, serta mengancam keselamatan dan keamanan para aktivis.
Selain itu, kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam gerakan ini juga menjadi faktor penyebab stagnasi dalam gerakan masyarakat sipil. Hal ini dapat disebabkan oleh beragam alasan seperti kurangnya kesadaran akan isu-isu sosial politik serta kurangnya akses dalam memperoleh informasi dan sumber daya untuk terlibat dalam gerakan masyarakat sipil sehingga menyulitkan mereka untuk memperjuangkan tujuannya dengan efektif. Di sisi lain, adanya ketidakpastian dan keraguan dari sebagian masyarakat terhadap gerakan masyarakat sipil karena munculnya kasus penyalahgunaan dana atau kecurangan yang terjadi di beberapa organisasi masyarakat sipil yang akhirnya berakibat merusak reputasi gerakan masyarakat sipil sehingga mengurangi dukungan dari masyarakat umum. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi tantangan dan hambatan bagi gerakan masyarakat sipil di Indonesia untuk terus bergerak dan memberikan kontribusi bagi perubahan sosial dan politik yang diinginkan oleh masyarakat.
Namun demikian, gerakan masyarakat sipil di Indonesia dirasa masih memiliki potensi untuk berkembang dan memainkan peran penting dalam mendorong perubahan sosial politik di masa depan. Untuk itu, diperlukan dukungan yang lebih besar dari masyarakat, pemerintah, dan pihak lainnya untuk memperkuat gerakan ini dan melindungi hak-hak para aktivis dan organisasi-organisasi non-pemerintah, membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta diperlukan adanya upaya untuk memperkuat kapasitas organisasi non-pemerintah dan aktivis untuk terus berkontribusi dalam memperjuangkan hak-hak dan kepentingan masyarakat.
