Pernyataan Ketua DPR, Marzuki Alie yang menyesalkan proyek pencitraan anggota DPR lain ada benarnya. Karena rencana pembangunan sudah diputuskan rapat pleno BURT dan hanya dapat dibatalkan oleh rapat paripurna DPR. Bahkan desain gedung DPR yang diduga menjiplak gedung parlemen Cile sudah diputuskan oleh anggota DPR periode 2004-2009. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa , Fraksi Gerindra dan Fraksi Partai Amanat Nasional memang baru berulah sesudah Indonesian Budgeting Centre memrotes rencana pembangunan gedung DPR. Indonesian Budgeting Centre (IBC) juga menyodorkan kalkulasi pengeluaran semenjak tahun 2008 - 1010 sebesar 14,78 milyar meliputi biaya konsultan rencana induk, analisis dampak lingkungan, audit struktur gedung nusantara serta perencanaan struktur fondasi dan manajemen konstruksi. Anehnya, DPR sampai detik ini tidak dapat mempertanggungjawabkan anggaran tersebut. [caption id="attachment_99554" align="aligncenter" width="476" caption="Anggaran Gedung Baru DPR (dok. Metro TV)"][/caption] IBC juga menemukan banyak kejanggalan dalam rencana maupun proses desain dan pemanfaatan anggaran mega proyek itu. Selain jumlah lantai yang berubah dari perencanaan semula 27 lantai menjadi 36 lantai, keputusan rencana pembangunanpun masih debatable. Sehingga penggelontoran uang sebanyak itu tidak lazim dan harus segera diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tapi bukan Marzuki Alie kalau tidak menuai kontroversi dengan menyatakan harga gedung baru DPR sudah murah bahkan mengecam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang hanya akan menyetujui rencana pembangunan gedung DPR asal bangunannya sederhana. Karena apabila ukuran murah adalah rumah tipe Rumah Sangat Sederhana (RSS), maka gedung baru DPR setara dengan 560 unit RSS. Ada lagi pernyataannya yang kontroversial yaitu : "Cuma orang-orang elit yang paham yang bisa membahas ini, orang-orang kampus/profesor, rakyat biasa nggak bisa dibawa. Kalau rakyat biasa dibawa memikirkan bagaimana perbaikan sistem, bagaimana perbaikan organisasi, bagaimana perbaikan infrastruktur, rakyat biasa pusing memikirkannya," Apakah Ikatan Arsitek Indonesia termasuk "kumpulan orang elite"? Karena melalui Ketua Umumnya, Endy Subijono, mereka mempertanyakan rencana pembangunan Gedung DPR yang dilaksanakan tanpa sayembara perencanaan. Berikut Pandangan IAI atas Rencana Pembangunan Gedung DPR senilai 1,164 trilyun tersebut :
- Perencanaan gedung publik seperti gedung DPR mempunyai dampak yang luar biasa besar karena merupakan bangunan negara yang akan digunakan oleh wakil rakyat -salah satu pilar utama demokrasi di Indonesia-, lokasinya sangat strategis, skalanya sangat besar dan biaya pembangunannya sangat tinggi. Signifikansi seperti ini tentu menuntut perencanaan dan perancangan yang transparan, lebih dari sekedar perancangan gedung publik biasa. Pada sisi yang lain, berdasarkan pernyataan sebagian pimpinan dan anggota DPR, tampaknya ada kebutuhan nyata membangun gedung baru untuk ruang kerja para anggota DPR.
- Perencanaan pembangunan gedung ini menjadi perhatian yang mendalam dari Ikatan Arsitek Indonesia (IAI). Selain masalah ini menyangkut kepentingan publik yang lebih luas, ia juga berkaitan langsung dengan arsitektur dan profesi arsitek. IAI berkewajiban menjaga etika profesi arsitek dan kaidah tata laku para arsitek demi kepentingan masyarakat secara luas.
- Hiruk pikuk dan protes masyarakat tentang pembangunan gedung DPR ini barangkali merupakan gambaran bahwa tatacara dan tertib pelaksanaan proyek-proyek publik (proyek-proyek yang dibiayai oleh APBN dan APBD) belum dilakukan dengan baik. Tentu kita masih ingat beberapa contoh lain yang pernah digugat masyarakat seperti Pusat Informasi Majapahit di Trowulan, bangunan-bangunan sekolah yang rusak sebelum waktunya, dan bangunan publik seperti pasar tradisional, terminal bus, bandara, yang dibangun dengan mutu desain dan konstruksi di bawah standar.
- IAI mengusulkan kepada DPR untuk menunda proyek ini Penundaan dilakukan dengan tujuan mengkaji ulang untuk mendapatkan hasil akhir yang lebih dapat diterima. Bahan kajian yang paling utama adalah dasar-dasar perencanaan yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja. Apakah alasan menambah luasan ruang dengan membangun bangunan baru sudah teruji dan dapat dipertanggungjawabkan? Jika ya, maka pada gilirannya salah satu kajian yang sesuai dengan kapasitas IAI adalah membuat proses perancangan yang transparan, akuntable dan partisipatif melalui mekanisme sayembara perancangan/kontes.
- Sayembara merupakan pilihan solusi yang sangat patut dilakukan. Cara ini dilakukan dengan terbuka, demokratis dan, apabila dianggap perlu, dapat mengundang masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam menilai hasil sayembara. Sebagai contoh, perencanaan dan perancangan pembangunan kembali WTC New York dimulai dengan mekanisme partisipatif seperti ini.
- Pada awal tahun 60-an, gedung DPR (dulu gedung CONEFO, juga merupakan hasil sayembara) menjadi tempat berkumpulnya para arsitek, ahli sipil bangunan dan insinyur-insinyur lain, merancang dan mengawasi pembangunan bersama dibawah pimpinan arsitek Soejoedi. Saat ini, untuk gedung yang sangat penting dan niscaya akan menjadi landmark di Jakarta, mengapa semangat gotong-royong itu tidak kita ujudkan kembali dengan interpretasi baru berupa sebuah sayembara. Lagi pula, selain sudah disinggung dalam Keppres 80/2003, pengadaan barang dan jasa melalui sayembara kini sudah lebih ditegaskan melalui penggantinya yaitu Perpres 54/2010. Bahkan, perencanaan pembangunan melalui sayembara seperti ini dapat dilakukan tanpa menghentikan keterlibatan dan memutuskan kontrak kerja perencana yang ada.
- Sayembara, apabila usulan ini diterima, juga memiliki persyaratan yang sangat tinggi yaitu, antara lain, dewan juri yang integritas dan keahliannya diakui masyarakat, serta tetap menyelesaikan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam proyek ini.
- Pada tahun 2009 lalu IAI sudah menyampaikan pandangan serupa. Bahkan bersama-sama DPR dan INKINDO menyelenggarakan sebuah lokakarya dengan tujuan menghasilkan Term of Reference (ToR/Kerangka Acuan Kerja) untuk rencana sebuah sayembara. Tetapi sangat disesalkan sayembara itu tidak terujud.
- IAI menghimbau dengan sangat kepada seluruh pihak terkait untuk memberikan kepercayaan kepada arsitek dan para ahli lain dengan memberikan ruang gerak sesuai kompetensinya untuk membantu memberikan solusi.
Selain IAI, banyak pihak biasanya berkiblat pada apa yang dikatakan tehnokrat ITB, karena itu ada baiknya kita simak pernyataan Arsitek Senior Institut Teknologi Bandung Slamet Wirasonjaya sebagai berikut :
- "Rancangan gedung baru DPR bisa bermasalah jika ada arsitek pembuat bangunan sejenis mempunyai hak cipta dan mengugatnya. Jadi ada baiknya diteliti supaya tak ada kesimpulan disebut menjiplak atau tidak"
- Arsitek gedung baru DPR mungkin terinspirasi Congreso Nacional di Valparaíso Chile atau gedung parlemen di Chile. Desain gedung baru berbentuk huruf 'N" menyatukan dua bangunan vertikal dengan penghubung yang panjang atau pendek di bagian tengah atasnya.Sedangkan gedung kotak berlubang bagian tengah ini terinspirasi dari monumen yang terletak di kawasan distrik bisnis La Defense, Paris, kawasan barat Paris. " Monumen ini sering disebut sebagai Arche de la Défense atau La Grande Arche." kata Slamet. Menurutnya, perkembangan bentuk gedung seperti itu selanjutnya dinilai jelek. "Karena sudah terlalu usang bangunan itu, jadinya pasaran dan tidak ada nilai arsitekturnya!"
- Selain itu, kata Slamet, dari sisi lokasi, calon gedung baru DPR itu juga tidak cocok. Soalnya, bangunan itu tunggal atau berdiri sendiri. "Tidak cocok ditempatkan di gugusan komplek MPR-DPR yang merupakan bangunan cagar budaya," ujarnya.
- Dari maket dan gambar di internet, rancangan gedung itu tampak seperti raksasa dan tidak memberi apresiasi terhadap kontekstual bangunan-bangunan yang sudah ada. Karenanya, Slamet mengaku heran kenapa rancangan itu yang dipilih.
[caption id="" align="alignleft" width="280" caption="Gedung Parlemen Chile"]
Gedung Parlemen Chile
[/caption] [caption id="" align="alignright" width="274" caption="Rencana Gedung Baru DPR RI"]Rencana Gedung Baru DPR RI
[/caption] sumber gambar : disini dan disini Selain Endy Subijono dan Slamet Wirasonjaya, ada pakar lain yang berkomentar yaitu bapak KRMT Roy Suryo. Beliau menolak pembangunan gedung baru DPR dengan alasan masih banyak ruangan di kompleks DPR yang belum dimanfaatkan. Seperti di gedung Nusantara Utama yang hanya dipakai 2 kali setahun. Lantas ada juga gedung Nusantara 4 dan 5. Beliau menambahkan : "Penambahan tenaga ahli untuk membantu kinerja anggota dewan dikatakannya justru akan mubazir. Seperti dirinya yang saat ini punya dua orang staf ahli, dan bingung memberi tugas. Sebenarnya satu saja sudah cukup. Dengan begitu tidak perlu ruangan yang lebih besar." Ah, Yang Terhormat Bapak KRMT Roy Suryo, tolong jelaskan pendapat Anda pada Bapak Marzuki Alie, karena mengutip pernyataan Bapak Marzuki Alie, kami hanyalah rakyat biasa yang nggak bisa dibawa. Anak-anak kami biasa sekolah di tembok sekolah keropos dan lantainya banjir setiap turun hujan di kabupaten Bogor, atau belajar bergiliran karena atap yang bocor menyebabkan muridnya tertimpa genting di kabupaten Cianjur atau bangunan sekolah bak kandang ayam di Lamongan, atau bahkan di emperan mesjid atau di bawah pohon di Jember padahal sekolah kami terletak di pulau Jawa, mungkinkah sekolah saudara-saudara kami di luar pulau Jawa "lebih bagus?" Ada "cerita lucu" lainnya, ruang perpustakaan sekolah di Ngamprah Bandung Barat ditinggalkan begitu saja oleh pekerja, meninggalkan atap dan jendela yang masih menganga dan berlantaikan tanah. Atau yang mungkin baru bapak dengar, (karena maaf, jangan-jangan bapak hanya membaca koran terbitan luar negeri yang Nginggris itu) ada sepasang pasutri dengan 10 orang anak tinggal di rumah bekas kandang ayam diatas balong ikan di Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Karena untuk makan sehari-haripun mereka kesulitan, apalagi menghuni rumah yang layak. Bapak KRMT Roy Suryo yang terhormat, jangankan pernah melihat, kalimat uang bermilyar-milyar hanya kami dengar dari televisi tetangga. Bermimpi untuk melihatnyapun kami tak berani. Tapi kami percaya bahwa prestasi tidak berhubungan dengan kondisi rumah bekas kandang ayam dan tembok sekolah keropos yang banjir setiap turun hujan. Karena itu kami juga percaya hasil kerja bapak tidak berkorelasi dengan bangunan tempat bapak bekerja. Maaf pak, kami hanya rakyat biasa. Maafkan kami apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Hormat kami, Rakyat Biasa [caption id="" align="alignnone" width="470" caption="sekolah beratap bocor, temboknya hampir roboh"][/caption] [caption id="" align="alignnone" width="470" caption="Rumah Kandang Ayam"][/caption] sumber foto : disini dan disini sumber data :- Pikiran Rakyat e-paper
- Tempointeraktif
- metrotv news
-
http://www.pedomannews.com/nasional/berita-nasional/korupsi-a-ham/2495-iai