Pada tahun 2004 pemerintah Indonesia membagi Papua menjadi dua Provinsi yaitu : bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya menjadi Irian Jaya Barat dan kemudian setelah berjalannya waktu sekarang berubah nama Papua Barat.
Provinsi Papua dikenal sebagai salah satu provinsi di indonesia yang kaya akan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, seperti sektor pertambangan yang meliputi minyak dan gas bumi, emas, tembaga, batubara, nikel, pasir besi, dan sebagainya. Namun, kekayaan sumber daya alam Papua tersebut belum mampu di manfaatkan secara optimal semaksimal mungkin dengan efektifitas pelayanan publik terhadap pembangunan papua.
Faktanya diketahui bahwa provinsi Papua dan Papua barat tetap menjadi daerah paling miskin di indonesia. Dilihat dari data penduduk miskin di Provinsi Papua, menurut data Susenas 2010, presentase penduduk miskin di Provinsi Papua masih relatif tinggi, yakni sekitar 36, meskipun angka kemiskinan ini cenderung menurun dalam 10 tahun dari sekitar 46 persen pada tahun 2000.
pelayanan publik dalam kepemerintahan sangat mendukung bagaimana pembangunan suatu daerah tersebut dapat berjalan secara optimal. Salah satu penyebab yang paling utama Melambatnya pembangunan di Papua tidak terlepas dari vertikal antara Pemerintah Indonesia dan Masyarakat Papua. Akibatnya, strategi, kebijakan, dan program pembangunan yang dijalankan di Papua memerlukan perhatian khusus pada kebijakan yang dibuat.
Dalam membangun pembangunan di Papua, pemerintah harus terlebih dahulu mengetahui persoalan yang sebenarnya terjadi di Papua dan setiap kebijakan yang perlu di arahkan pada perhatian yang lebih menyeluruh.
Ada dua kata kunci : perdamaian dan pembangunan. Adanya saling keterhubungan antara perdamaian dan pembangunan maka permasalahan dasar persoalan melambatnya pembangunan maupun sumber konflik di Papua harus dipahami dengan menyeluruh serta seksama .
Pentingnya pendekatan pembangunan dan perdamainan di Papua supaya dapat membangun dan menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap kebijakan yang di jalankan dalam pelayanan serta pembangunan, membangun rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat papua yang mampu membuat kerjasama yang seimbang antara keduanya, serta meningkatkan kepercayaan diri masyarakat papua shingga mampu mengembangkan potensinya dalam berkontribusi dan merasa setara sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang bersatu dan berdaulat, adil dan makmur.
Bila tidak ada ketiga dari elemen tersebut, maka dapat dipastikan bahwa kebijakan serta program pembangunan dan perdamaian di Papua hanya akan membuat semakin banyak masalah serta konflik yang sampai saat ini belum terselesaikan dengan baik. Dalam hal ini pendekatan dan pembangunan selain tujuannya untuk membuat masyarakat ikut meningkatkan partisipasinya dalam proses pengambilan keputusan serta membentuk rasa saling memiliki satu sama lain, juga untuk memperkuat legistimasi yang diperoleh terhadap setiap program pelaksanaan pembangunan yang di lakukan di Papua.
Ada lima proyek pembangunan yang sedang dofokuskanPresiden Jokowi saat ini di Papua : Jalan Trans Papua, Jembatan Hamadi-Holtekam, Infrastruktur kelistrikan, Bandara Sentani, Pembangunan Jalan Perbatasan Indonesia. Adapun juga proyek-proyek yang perlu di perhatikan yang selalu mengalami kemerosotan ketertinggalan yang jauh dari daerah-daerah provinsi lainnya di indonesia.
Selain berbicara dari kelima proyek tersebut masih ada lagi indikator-indikator lain yang juga sama pentingnya untuk lebih di perhatikan sebagai salah satu dari sekian faktor utama yang menyebabkan pembangunan Papua sangat melambat seperti : indikator kualitas jalan, kepemilikan rumah, ketersediaan air minum yang layak, indeks kawasan pemukiman, serta kesediaan akses sanitasi. Melihat dari indikator-indikator tersebut secara tidak langsung merupakan penyebab rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), yang mengakibatkan faktor banyaknya penduduk miskin yang ada di Papua.
Menurut data BPS tahun 2019, nilai indeks pembangunan Manusia (IPM) di Papua merupakan yang terendah dari daerah provinsi lainnya di Indonesia, yaitu 60,06 dan berada di bawah rata-rata nasional dengan nilai 71,39.