Pagi ini, saya dan kita semua disuguhkan dengan berita miris tentang ambruknya sebuah sekolah dasar di Garut.
Dalam benak saya yang segera terbayang adalah Pemda atau Pemkot setempat, termasuk dinas-dinas pendidikan terkait, yang bakal sibuk. Sibuk menyiapkan anggaran perbaikan dan sebagainya.
Saya tak dapat membayangkan andai ambruknya gedung sekolah itu menelan banyak korban.
Pertanyaan saya, mengapa hal-hal seperti ini terus berulang? Mengapa perbaikan gedung baru dilakukan setelah gedungnya ambruk –dan untungnya tak menelan korban? Mengapa bukan dilakukan sebelum bangunan ambruk? Apakah ini karena mekanisme birokrasi yang memang ruwet dan bertele-tele?
Hal serupa terjadi pada banyak contoh lain. Pemerintah baru memeriksa pohon-pohon di jalan setelah karena angin menumbangkan beberapa pohon dan menimpa pengguna jalan terjadi.
Jalan-jalan berlubang di jalanan umum baru ditutup dan diperbaiki setelah pengguna jalan tergelincir dan menjadi korban tabrakan.
Gedung-gedung dan fasilitas umum baru dijaga ketat setelah terjadi serangan teroris lalu penjagaan menjadi begitu longgar setelah beberapa lama tak terjadi peristiwa memilukan.
Jembatan sungai baru ditangani pemerintah setelah jembatan hasil swadaya rakyat putus dan menceburkan penggunanya.
Dan banyak contoh serupa lain.
Dalam kaitan gadung dan fasilitas pendidikan, terasa menjadi begitu memilukan karena itu membuktikan pemerintah sangat abai. Begitu abainya sampai-sampai sebuah stasiun tv pernah menggalang dana masyarakat untuk membantu perbaikan gedung-gedung sekolah di tempat-tempat terpencil.
Padahal, di tempat lain, begitu banyak institusi swasta yang membangun gedung-gedung sekolah mewah untuk kalangan atas. Mengapa, misalnya, kepada pihak swasta yang mengajukan izin pembangunan gedung sekolah mewah disyaratkan dengan membantu perbaikan gedung sekolah tertentu dan bukan menyetorkan sejumlah uang bagi pejabat terkait?