ANGGARAN RESPONSIF GENDER DAN TRANSFER ANGGARAN EKOLOGIS
Pendahuluan
Konferensi Beijing telah mendeklarasikan bahwa pemerintah berkewajiban untuk mempromosikan kesetaraan, pembangunan dan perdamaian bagi semua perempuan dimanapun untuk kepentingan kemanusiaan. Salah satu upaya mewujudkan komitmen tersebut adalah program pengarusutamaan gender. Di Indonesia, komitmen pengarusutamaan gender tertuang dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG).
PUG adalah strategi untuk memasukkan isu dan pengalaman perempuan dan laki-laki ke dalam dimensi integral dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program di setiap bidang pembangunan, sehingga perempuan dan laki-laki mendapatkan manfaat yang sama. Konsekuensi dari strategi ini adalah tuntutan penganggaran yang lebih responsif gender atau penganggaran yang peka gender. Anggaran atau fiskal berbasis gender sangat cocok dengan sifat lintas sektoral dari program pemerintah yang berupaya mencapai perubahan ekonomi dan sosial yang diperlukan untuk memenuhi
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan pertumbuhan ekonomi hijau atau ramah iklim.
Alokasi anggaran pemerintah adalah elemen penting untuk menelusuri implementasi suatu trasnfer fiskal ekologis. Anggaran menentukan program yang harus bertambah, berkurang, perlu dihilangkan, perlu dikembangkan, bahkan perlu diperluas jangkauannya. Tinjauan terhadap mata anggaran dan membandingkan dengan mata anggaran lain yang serumpun dalam kebijakan ekologis, dalam hal ini perlindungan ekologi, dapat membantu proses advokasi atau intervensi kebijakan agar tepat sasaran.
Anggaran merupakan instrumen negara yang sangat penting, dan mencerminkan prioritas kebijakan negara, baik di bidang ekonomi, ekologi maupun sosial. Anggaran dapat menjadi tolok ukur komitmen pemerintah dalam isu tertentu. Dengan demikian, negara yang berkomitmen terhadap kesetaraan gender cenderung menunjukkan komitmen tersebut dalam bentuk anggaran yang sensitif gender. Anggaran negara tidaklah netral gender. Anggaran memiliki dampak yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan, dapat mencerminkan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, serta kesenjangan sosial ekonomi (UN Women 2018).
Pengelolaan keuangan yang berorientasi keadilan gender merupakan bentuk reformasi pemerintah untuk meningkatkan alokasi sumber daya secara lebih efektif untuk mencapai kesejahteraan. Anggaran adalah perincian terstruktur dari semua kegiatan organisasi untuk periode tertentu. Anggaran dibutuhkan oleh semua jenis lembaga, baik lembaga bisnis yang fokus mencari keuntungan maupun perusahaan nirlaba (Wigati & Setiawan, 2019). Penganggaran akan mengikuti visi, misi dan kebutuhan lembaga.
Dengan penganggaran yang baik, suatu organisasi dapat mengelola keuangan, memperkirakan pendapatan, dan membantu pengambilan keputusan organisasi (Wigati & Setiawan, 2019). Penganggaran dengan visi yang jelas dapat menghasilkan rincian anggaran yang sebaik dan sedetail mungkin. Selain itu, jika anggaran dialokasikan dengan baik, maka dapat memberikan dampak positif yang mendukung tercapainya tujuan organisasi.
Kajian Relevan
Kajian Liufeto (2019) mendeskripsikan alokasi anggaran yang responsif gender pada dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun anggaran 2017-2019 dimana hasil analisis menunjukkan bahwa Pemerintah belum menunjukkan komitmen untuk mengurangi ketidaksetaraan gender.