Bangsa Indonesia menyatakan diri merdeka pada tahun 1945. Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia tentu memerlukan pengakuan dari negara lain. Adapun, Turki mengakui kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 29 Desember 1949. Kemudian, hubungan diplomatik diantara keduanya mulai terjalin satu tahun setelah pengakuan tersebut yaitu pada tahun 1950.
Pemerintah Turki dan Indonesia beberapa kali membuat sebuah perjanjian kerjasama. Pada 17 Desember 1982, untuk pertama kalinya Presiden Kenan Evren mengunjungi Indonesia. Kenan Evren bertemu dengan Presiden Soeharto di istana merdeka untuk membahas hubungan bilateral antara kedua negara. Perjanjian yang dihasilkan dari pertemuan tersebut berfokus pada kerjasama ekonomi dan teknik.
Pada tanggal 15 Januari 1985 perjanjian kerja sama Indonesia dengan Turki berfokus kepada Ekonomi dan teknik juga. Pada tanggal 27 Januari 1988, dibuat satu lagi perjanjian yang membahas kedua bidang tersebut.
Berbeda dengan masa Presiden Soeharto, pada masa Presiden Joko Widodo hubungan Indonesia dan Turki juga tetap terjaga dengan baik. Namun, lebih memfokuskan hubungan Indonesia dan Turki dalam lima bidang yaitu bidang industri pertahanan, energi listrik, perdagangan, penanggulangan terorisme, dan dirgantara.
Perubahan ini terjadi karena kebutuhan bangsa Indonesia yang juga telah berganti. Sebagai contoh, saat ini masih banyak wilayah di Indonesia yang kekurangan pasokan listrik. Karena itulah, saat ini dibuat pula sebuah kerjasama di bidang energi dengan Turki.
Sebagai negara yang pernah mengalami beberapa kali masa kemunduran akibat kekacauan ekonomi, Turki termasuk pulih dengan cepat karena berhasil bangkit dalam jangka waktu 10 tahun. Kini, Turki memiliki teknologi terbaik, fasilitas pendidikan gratis, kenaikan pendapatan masyarakat, penurunan jumlah pencari kerja, dan pemerataan penggunaan listrik.
Pemerataan yang dimaksudkan adalah 98% masyarakat Turki telah mendapatkan istrik. 1/3 dari keseluruhan kebutuhan listrik masyarakatnya dipenuhi dari pengolahan sampah menjadi energi listrik. Hal tersebut sangat cukup untuk dipakai Indonesia untuk mengajukan kerjasama.
Pada kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ankara pada tanggal 6 Juli 2015, kesepakatan mengenai kerjasama Indonesia Turki dibahas. Salah satu kesepakatan yang berhasil dibentuk adalah kerjasama pemerataan energi listrik, dibentuk pada tanggal Dalam hal ini, pemerataan listrik di daerah kepulauan Indonesia difokuskan kepada pemenuhan kebutuhan energi dengan kapal pembangkit listrik milik Turki.
Pembangkit listrik yang berbentuk kapal ini disebut sebagai Karadeniz Powership (Karpowership). Sangat cocok untuk dipakai di wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan. Selain itu, bahan bakar yang digunakan untuk menghasilkan listrik adalah gas alam. Penggunaan gas alam menjadikan produksi listrik menjadi lebih murah. Hal ini disebabkan karena bahan bakar diesel yang umum dipakai di Indonesia harganya lebih mahal.
Pada tahun 2017, terjadi krisis listrik di daerah Sumatera Utara. Kapal Kardeniz kemudian dikirimkan ke Medan. Pembangkit listrik di kapal tersebut mulai dioperasikan pada 16 Juni 2017. Pada awalnya, kapal tersebut memasok 240 megawatt listrik. Kemudian, dioperasikan secara maksimal sesuai dengan perjanjian yang dibentuk pemerintah. Kapal tersebut akhirnya memasok 480 megawatt. Adapun PT Perusahaan Listrik Negara berwenang dalam hal pengelolaan energi yang telah dihasilkan.
Selain di Sumatera Utara, terdapat beberapa daerah lainnya yang mendapat bantuan pasokan listrik. diantaranya adalah Ambon, Manado, Kupang, dan Pulau Lombok. Kota Ambon dan Manado disinggahi kapal dengan kapasitas 120 megawatt. Kota Kupang mendapatkan kapal 120 megawatt yang dioperasikan secara maksimal. Lombok mendapatkan pasokan sebesar 60 megawatt.