Omnibus Law CiptaKerja yang lahir ditengah wabah pandemi Covid 19 mendapat sorotan dan penolakan. Banyak pertanyaan masyarakat yang perlu jawaban tegas dan lugas.
Apa isi Omnibus Law? Apa saja pertimbangan menerapkan konsep UU Sapu Jagat ini? Mengapa Omnibus Law ditolak buruh? Apa kerugian Omnibus law bagi buruh?
Makin banyak pertanyaan, berarti belum banyak pesan yang disampaikan pada masyarakat atau pengelolaaan komunikasi publik yang belum memadai.
Omnibus law adalah istilah untuk menyebut suatu undang-undang yang bersentuhan dengan berbagai macam topik dan dimaksudkan untuk mengamandemen, memangkas dan/atau mencabut sejumlah undang-undang lain.
Manfaat, omnibus law menyelesaikan masalah tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Di Asia Tenggara, Vietnam dan Filipina telah menerapkan konsep UU Sapu Jagat ini.
Disamping kasus Omnibus, Wawancara Kursi Kosong, dimana Najwa dalam acara 'Mata Najwa' edisi 'Menanti Terawan', videonya menjadi viral.
Video itu menjadi perbincangan publik. Muncul pandangan kontraversial bahkan wawancara Kursi Kosong oleh Najwa Shihab ini ada yang melaporkan ke Polisi, karena dipandang sebagai cyber bulliying.
Video berdurasi 4 menit 22 detik tersebut memperlihatkan Najwa bermonolog dengan kursi kosong yang seolah-olah ia anggap sebagai Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto.
Dalam monolognya, Najwa membeberkan sejumlah kegelisahan masyarakat yang sudah jarang melihat sosok Menkes Terawan tampil di publik sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia.
"Pandemi belum mereda dan terkendali. Karenanya kami mengundang Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto," kata Najwa mengawali wawancaranya.
Selanjutnya, Najwa bertanya kenapa pak Menkes minim sekali muncul di depan publik memberi penjelasan selama pandemi. Berbagai pertanyaan diajukan kepada kursi kosong yang ditampilkan Najwa merupakan kegelisahan masyarakat.