Lihat ke Halaman Asli

Marchel Nikijuluw

Graduated from Diploma IV Engineering of Roads and Bridges Contruction at Politeknik Negeri Ambon.

Pengaruh Politik Identitas di Ibu Kota dan Daerah Terpencil Indonesia

Diperbarui: 27 Mei 2023   01:51

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

(Sumber data responden hasil survey online. 2023)

Apa sih Politik Identitas itu?
Setiap aspek pergerakan warga negara di Indonesia rasanya hampir tidak ada yang terlepas dari politik. Seperti biasa, setiap tahun selalu ada saja fenomena yang menarik dari dunia politik di NKRI untuk dibahas. Apalagi menjelang pemilu serempak yang akan terjadi tahun 2024 mendatang. Banyak kelompok yang mengutamkan kepentingan pribadi dan partai dengan menggunakan identitas sebagai landasan dalam berpolitik. Mulai dari pusat ibu kota sampai menjalar ke daerah-daerah terpencil di jagat raya Indonesia ini.

Lalu apa sebenarnya politik identitas itu? Mari kita belah isi perutnya satu-satu.
Kita mulai dari pengertian politik. Kata politik sendiri berasal dari bahasa Yunani, politeia, yang memiliki arti bahwa para individu dalam sebuah komunitas dalam batas geografis tertentu berkehendak untuk melakukan pengelolaan wilayahnya. Misalnya, dengan membuat hukum, kebijakan, serta lembaga kebijakan politik. Jadi, setiap langkah yang diambil dengan tujuan mengelola sebuah wilayah dalam ranah formal bisa disebut sebagai kegiatan berpolitik.

Kemudian, kata identitas yang diambil dari bahasa Inggris, identity, memiliki arti ciri-ciri atau tanda yang khas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), identitas, merupakan ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Dapat dikatakan, manusia yang memiliki identitas adalah orang-orang yang mampu menyadari tanda khusus atau ciri-ciri yang melekat pada dirinya.

Berdasarkan dua definisi di atas, bisa disimpulkan bahwa Politik Identitas adalah politik yang menekankan pada perbedaan-perbedaan yang didasarkan pada asumsi fisik tubuh, kepercayaan dan bahasa yang menjadi ciri atau tanda khas dari seseorang. Politik Identitas (Political Of Identity) akan mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas, baik itu dalam identitas politik maupun identitas sosial yang menjadi sumber dan sarana politik (Setyaningrum, 2005: 19).

Agnes Heller (Abdillah, 2002: 22) menggambarkan terkait politik identitas dalam hal ini sebagai politik yang difokuskan pada suatu pembedaan, dimana sebagai kategori utamanya adalah menjanjikan kebebasan, toleransi, dan kebebasan bermain (free play) walaupun pada akhirnya akan memunculkan pola-pola intoleransi, kekerasan dan pertentangan etnis. Pada akhirnya politik identitas juga dapat mencakup rasisme, bio-femenisme, enviromentalism (politik isu lingkungan), dan perselisihan etnis.

Contoh terkenal adalah Politik Apertheid di Afrika yang membagi warganya menjadi dua golongan masyarakat berdasarkan ciri fisik, yaitu orang-orang yang berkulit hitam (black people) dan orang-orang yang berkulit putih (white people).

Di Indonesia sendiri, politik identitas lebih cenderung pada kepercayaan dan suku bangsa. Contohnya pencekalan terhadap hal yang bersifat SARA, terjadi pada salah satu mantan pemimpin daerah yangmana statemennya dianggap mencela salah satu kelompok Agama di Indonesia. Mantan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), 16 november 2016 ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penistaan agama, dijatuhi hukuman penjara dua tahun dan ditahan.

Politik identitas di Indonesia, sebagaimana dikutip dari Ma'arif dalam bukunya "Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Indonesia," menjelaskan bahwa khususnya di Indonesia, politik Identitas lebih terkait dengan etnisitas, agama, ideologi dan kepentingan-kepentingan lokal yang diwakili umumnya oleh para elit politik dengan artikulasinya masing-masing (Ma'arif, 2012: 55).

Yang lagi hangat di Ibu Kota pra-pemilu 2024
Politik identitas yang lagi hangat terjadi di Ibu Kota menjelang pemilihan serempak di tahun 2024 nanti, datang dari salah satu partai politik besar di NKRI, PDI-Perjuangan. Baru saja kemarin jumat, 21 April 2023, Ketua Umum Partai PDI-Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, melalui siaran langsung pada media mendeklarasikan salah satu kandidatnya Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah (Semarang), sebagai bakal calon Presiden pada Pemilu 2024 mendatang.

Penetapan Ganjar sebagai kandidat BACAPRES (bakal calon Presiden) 2024 dari partai PDI-Perjuangan, terjadi tidak jauh setelah sebelumnya Ganjar Pranowo sempat viral di sosial media dengan kecaman yang diberikan banyak netizen Indonesia akibat statemen yang dikeluarkan Ganjar terhadap penolakan timnas ISRAEL yang menjadi salah satu peserta dalam piala dunia U-20.

Dikutip dari laman detikjateng.com Rabu, 29 Maret 2023, menyebutkan 3 pernyataan Ganjar tolak timnas Israel di Piala Dunia U-20.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline