Yang dimaksudkan dengan koalisi oposisi pada artikel ini ialah sejumlah parpol yang telah menyatakan sikap tidak akan mendukung Jokowi untuk maju pada Pilpres 2019. Parpol parpol tersebut punya keinginan untuk mendukung figur lain dalam kontestasi demokrasi itu. Parpol dimaksud adalah Gerindra,PKS,PAN dan Partai Bulan Bintang.
Sedangkan Partai Demokrat dan PKB sampai sekarang belum terlihat sikapnya yang jelas mengenai figur yang akan diusungnya. Malahan Demokrat terlihat masih terus berupaya untuk membentuk sebuah poros baru diluar poros Jokowi dan poros Prabowo.
Terbentuknya poros oposisi semakin menguat ketika Prabowo dan Amien Rais mengunjungi Habib Rizieq di kota Makkah pada 2 Juni 2018.
Pada pertemuan itu Habib Rizieq Shihab menganjurkan agar dibentuk koalisi keempat partai dan mengusung Prabowo Subianto sebagai capres.
Tetapi kelihatannya deklarasi yang demikian sampai sekarang ini belum terlaksana malahan ada kesan yang kuat belum ada kata sepakat di antara 4 parpol tentang siapa yang akan diusung pada Pilpres 2019.
Belum terwujudnya kesepakatan itu menjadi sangat jelas ketika pada 9 Juni 2018 Ketua Umum PAN ,Zulkifli Hasan mengemukakan partainya akan menawarkan 4 orang kader sebagai capres.Keempat kader itu ialah, Soetrisno Bachir, Hatta Rajasa, Amien Rais, dan Zulkifli Hasan.
Di sisi lain Gerindra juga belum memberikan jawaban tentang tawaran PKS yang menyatakan akan mengusung Prabowo sebagai capres dengan syarat cawapres berasal dari satu dari sembilan nama yang sudah disiapkan partai tersebut.
Kemudian perkembangan terakhir menunjukkan, Anies Baswedan, Gubernur DKI juga akan dipasangkan dengan Prabowo pada pilpres tahun depan.
Muncul dugaan yang kuat bahwa belum padunya barisan oposisi mengusung satu pasangan calon oleh karena adanya saling tarik menarik kepentingan diantara sesama parpol yang akan berkoalisi itu. Kepentingan antar sesama parpol itu tentu berhubungan juga dengan bagaimana pembahagian kekuasaan apabila nanti memenangkan pertarungan.
Kemungkinan besar untuk mengatasi masalah tersebut maka Mardani Ali Sera, Ketua DPP PKS menawarkan sejenis power sharing atau pembahagian kekuasaan untuk parpol yang akan berkoalisi.
Seperti diketahui nama Mardani Ali Sera termasuk populer belakangan ini karena dialah penggagas # 2019 Ganti Presiden.
Sebagaimana dikutip dari detiknews, 5 Juli 2018 .Mardani mengatakan ia telah berbicara dengan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra tentang power sharing yang ditawarkannya.
Menurutnya jumlah menteri kabinet cukup 25 atau 26 orang. Jumlah menteri ini separoh berasal dari profesional dan separoh lagi dari parpol .
Sejak awal parpol sudah mengajukan usulan pos menteri mana yang diinginkannya.
Kemudian untuk membicarakan capres dan cawapres ,parpol yang berkoalisi membicarakannya dengan ukuran, capres setara dengan lima menteri serta cawapres setara dengan tiga menteri.Andainya salah satu parpol sudah mengisi posisi capres maka jatahnya di kabinet dikurangi lima dan begitu juga halnya jika yang diambil sebuah partai cawapres maka jatahnya di kabinet dikurangi tiga.Menurut Mardani itu hitung hitungan yang adil.
Selanjutnya diberikannya contoh ,andainya PKS sudah ngambil cawapres berarti jatah 3 menteri PAN nambah. Menurut Mardani, Sandi setuju tentang hal yang demikian.
Sepintas hal yang dikemukakan Mardani ini mudah untuk dilaksanakan tetapi dalam pandangan saya dalam prakteknya tidak terlalu mudah juga untuk mewujudkannya.