Lihat ke Halaman Asli

Mar

Berita

Tarif Listrik dan Harga Pertalite Bakal Naik, Aktivis Mahasiswa Sampang: Kebijakan Tersebut Mengakibatkan Jebolnya Perekonomian Masyarakat

Diperbarui: 15 April 2022   19:04

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

FOTO: M.A EFENDI AKTIVIS MAHASISWA KAB SAMPANG

Pemerintah memberi sinyal akan menaikkan tarif listrik dan harga Pertalite serta Solar. Ini merupakan langkah strategis agar keuangan negara tidak terlalu berat.


Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengisyaratkan kenaikan harga pertalite dan listrik.

"Dalam (strategi) jangka menengah dan panjang...,penyesuaian harga Pertalite, minyak Solar, dan mempercepat bahan bakar pengganti (kendaraan listrik, bahan bakar gas, bioetanol, maupun BioCNG)," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, dikutip Kamis (14/4/2022).

"Dalam jangka pendek rencana penerapan tarif adjustment untuk tahun 2022 ini," ujarnya.

Menteri Arifif menjelaskan, penyesuaian tarif listrik ini diperlukan untuk menghemat pengeluaran APBN yang berkisar Rp 7 triliun sampai Rp 16 triliun.

"Penyesuaian pengurangan tekanan APBN di sektor ketenagalistrikan, dalam jangka untuk bisa dilakukan penghematan kompensasi Rp 7 sampai Rp 16 triliun," jelasnya.

Aktivis Mahasiswa Sampang M.A EFENDI: melihat kenaikan harga pertalite dan tarif listrik bisa berdampak besar pada ekonomi masyarakat yang sudah terbebani harga yang tinggi.

Kenaikan Tarif Listrik dan LPG 3 Kg Ditentang Keras Oleh Aktivis Mahasiswa Sampang, (M.A EFENDI) menolak keras rencana pemerintah untuk menaikkan tarif listrik dan gas LPG subsidi kemasan 3 kilogram pada tahun ini harus ditolak.

Menurut Aktivis Mahasiswa Sampang (M.A EFENDI), penerapan kebijakan penyesuaian harga tersebut mengindikasikan adanya tindakan kekerasan ekonomi (violence of economy) yang dilakukan oleh negara terhadap masyarakatnya.

"Wacana menaikkan tarif dasar listrik dan gas LPG 3 kg, harus ditolak. Hal itu mengindikasikan adanya tindakan kekerasan ekonomi (violence of economy) yang dilakukan oleh negara kepada warganya," kata Efendi, Jum'at (15/4).

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline