Buntut dihapuskannya program rastra akhirnya turut merombak sejumlah kebijakan perberasan. Kebijakan yang selama ini sudah"on the track", pada tahun 2019 akan mengalami banyak ujian dan goncangan yang sangat signifikan. Banyak dampak yang akan dirasakan baik Negara dan Bulog akibat imbas perjudian ini. Oleh karena itulah, Negara harus pandai berhitung terkait untung rugi perubahan kebijakan perberasan.
Konsep kebijakan perberasan yang sudah dijalankan pemerintah selama puluhan tahun sebenarnya sudah sangat terintegrasi. Telah terjadi keseimbangan antara dua sisi yaitu hulu dan hilir. Dari sisi hulu, pemerintah sudah menugaskan BULOG untuk membeli gabah beras petani sesuai dengan harga yang telah diatur dalam Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Sedangkan di sisi hilir, beras yang sudah diserapkan kemudian dibagikan kepada masyarakat miskin melalui program rastra.
Lalu pertanyaannya, dimana bedanya kebijakan perberasan yang sekarang? Tulisan ini akan mengupas dan membandingkan perbedaan dua kebijakan yang diambil pemerintah sekarang serta bagaimana dampak lanjutan kedepannya.
Kebijakan Hulu
Kebijakan dari sisi hulu dengan menerapkan satu harga sebenarnya sudah membuat keseimbangan harga gabah dan beras di tingkat petani. Dikarenakan tidak adanya perbedaan harga antar daerah, maka aliran pergerakan beras antar daerah menjadi kondusif dan tidak terlalu liar. Namun kebijakan pemerintah terbaru yang membebaskan BULOG membeli beras pada tingkat harga berapapun tanpa terikat HPP patutlah diwaspadai.
Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dan patut diwaspadai dari kebijakan baru tersebut adalah:
a. HPP selalu dijadikan patokan
Kita harus ingat bahwa harga pembelian pemerintah yang dalam hal ini BULOG, selalu dijadikan patokan bagi pengusaha perberasan untuk membeli gabah beras petani. Mereka akan mengintip dulu berapa harga yang mau dibeli BULOG, lantas selanjutnya mereka juga akan membeli diatas harga tersebut.
Karena logikanya, jika harga pembelian mereka dibawah HPP maka sudah pasti akan bersaing dengan BULOG. Tentu BULOG mampu membeli banyak, karena terkait dengan kecepatan pembayaran serta sarana dan prasarana.
Cuma masalahnya sekarang adalah jika terjadi persaingan atau perang harga di tingkat petani, maka mau tidak mau dan secara otomatis akan menaikkan harga jual di tingkat konsumen.
Hal inilah yang perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Yang jelas dampaknya akan sangat terasa terutama bagi masyarakat lapisan bawah yang diperkirakan mencapai 15 juta kepala keluarga. Dan perlu dicatat, bahwa petani kita kebanyakan adalah petani gurem dengan peguasaan luas lahan rata-rata 0,3 hektar. Dimana, setelah 2-3 bulan panen selesai maka akan berbalik menjadi konsumen beras.