Masa kelam ditahun 1998 kembali terulang, dimana pada saat itu pertumbuhan ekonomi di negara ini terpuruk bahkan sampai menembus angka minus 13,1 persen, harga pangan melambung sangat tinggi yang mengakibatkan inflasi naik sebesar 82,4 persen bahkan nilai rupiah pun mengalami depresiasi rupiah sebesar 197 persen.
Kejadian ini diakibatkan karena adanya gelombang protes dari para mahasiswa yang menghendaki Presiden Suharto untuk turun dari tampuk pimpinan pemerintahan orde baru dan menuntut pemerintahan orde reformasi disertai dengan banyaknya kerusuhan yang terjadi dimana-mana disamping itu ada juga indikator lainnya yang membuat krisis ekonomi di Indonesia salah satunya krisis ekonomi yang melanda sebagian negara di Asean khususnya.
Dalam rentang waktu 2 dekade lebih, kejadian serupa sepertinya akan kembali terulang bahkan sudah diprediksi oleh para ekonom dimana tingkat pertumbuhan ekonomi negara ini akan tumbuh negatif, namun berbeda dari tahun 1998 penurunan pertumbuhan ekonomi ini lebih disebabkan oleh wabah Pandemi Covid-19 yang telah melanda sejak awal tahun 2020 dan digadang-gadang merupakan keterpurukan ke dua setelah tahun 1998.
Menurut para ahli pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat (Basri, 2010), dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat.
Hampir diseluruh sektor dan aspek kehidupan sangat terdampak, termasuk salah satu didalamnya sektor ekonomi yang mengalami dampak paling serius akibat Pandemi Covid-19 ini. Ditambah dengan kebijakan dari pemerintah pusat yang diikuti oleh pemerintah daerah dengan kebijakan PSBB bahkan lebih ekstrim lagi ada sebagian wilayah khususnya wilayah tingkat RW dimana penulis tinggal, menerapkan lokal lockdown untuk mengurangi mobilitas keluar masuk warga atau tamu dari luar dan akhir-akhir ini sering terdengar kebijakan PPKM.
Dengan adanya pembatasan ruang gerak ini setidaknya akan berpengaruh sekali kepada mobilitas aktivitas bisnis yang dilakukan oleh masyarakat sehingga pola konsumsi rumah tangga atau daya beli pun akan berkurang yang kemudian berimbas pula kepada sektor perekomonian akan menjadi semakin lesu. Berdasarkan rilis data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa konsumsi rumah tangga turun dari 5,02 persen pada kuartal I 2019 ke 2,84 persen pada kuartal I tahun ini.
Pertumbuhan ekonomi di tengah Pandemi Covid-19-19 saat ini tampaknya masih sulit untuk dicapai," kata Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang disampaikan pada kegiatan pembekalan kepada para alumni Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 60 dan 61 di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) secara daring, Selasa (13-10-2020).
Dan memang seperti yang telah diprediksi para ahli, Badan Pusat Statistik (BPS) telah meliris data angka pertumbuhan ekonomi secara nasional berada di angka minus 2,07 persen (yoy). Bahkan Badan Pusat Statistik (BPS) meliris data angka pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2020 minus 5,32 persen, dibandingkan dengan kuartal I 2020 berdasarkan data yang dirilis BPS pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 2,97 persen, sangat signifikan sekali penurunan pertumbuhannya sebesar 5,02 persen pada periode yang sama di tahun 2019 lalu.
Selain itu dengan terhambatnya kegiatan perkonomian yang dilakukan secara langsung juga berimbas kepada para pelaku usaha untuk melakukan evaluasi dan efisiensi keuangan perusahaan untuk menekan kerugian yang lebih banyak dan alhasil tingkat pengangguran pun semakin akan semakin naik.
Kita harus yakin dengan apa yang akan dilakukan pemerintah merupakan tujuan mulia bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Membangkitkan pertumbuhan ekonomi di tengah Pandemi Covid-19 saat ini menjadi konsentrasi penuh pemerintah sekarang. Pemerintah berupaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan penguatan daya beli masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial dan dukungan terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini ditegaskan Presiden RI Joko Widodo saat menyampaikan arahannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Nasional Tahun 2020, di Jakarta, Kamis (22/10/2020).
Namun dibalik semua itu kita harus berfikir positif dan saling bahu membahu serta mendukung program-program pemerintah dalam menghadapi wabah Pandemi Covid-19 ini diantaranya tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan sehingga apa yang kita khawatirkan selama ini terkait keterpurukan ekonomi negara yang kita cintai akan segera teratasi.