Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menjadi sorotan utama dalam konteks pemulihan ekonomi Indonesia pasca-pandemi dan tantangan global yang semakin kompleks. Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% dan inflasi yang dijaga pada kisaran 2,5%, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan stabilitas makroekonomi. Namun, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memastikan bahwa pertumbuhan ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir elit.Salah satu fokus utama dalam APBN 2025 adalah penguatan program-program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program seperti makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, dan revitalisasi sekolah diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kelompok rentan. Namun, pertanyaan yang muncul adalah seberapa efektif program-program ini dalam menjangkau mereka yang paling membutuhkan.Ketergantungan pada utang sebagai sumber pembiayaan juga menjadi perhatian. Dengan defisit anggaran yang diproyeksikan mencapai Rp 616,2 triliun, pemerintah harus memastikan bahwa pengelolaan utang dilakukan dengan hati-hati dan berkelanjutan. Sejarah menunjukkan bahwa beban utang yang tinggi dapat berujung pada krisis fiskal, terutama jika terjadi guncangan ekonomi global.Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting. Alokasi anggaran transfer ke daerah harus dimanfaatkan secara optimal untuk mengurangi kesenjangan antardaerah. Sinergi antara kebijakan fiskal dan pengembangan daerah akan memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata.Pentingnya pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia juga tidak bisa diabaikan. APBN 2025 harus mampu mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri. Ini akan menjadi kunci untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing bangsa.Kesimpulannya, APBN 2025 harus menjadi instrumen yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada keadilan sosial dan keberlanjutan. Dengan pendekatan yang inklusif, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan memberikan dampak positif bagi seluruh rakyat Indonesia. Hanya dengan cara ini kita dapat membangun fondasi ekonomi yang kuat dan berkelanjutan di tengah ketidakpastian global yang terus berkembang.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H