Setelah konsep penanganan naturalisasi sungai yang menjadi program kerja Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak dapat mengatasi banjir besar di hari pertama tahun 2020, Presiden Joko Widodo menginstruksikan Anies untuk segera melakukan normalisasi sejumlah sungai dalam rapat evaluasi banjir di istana 8 Januari lalu.
Seperti yang kita ketahui, Anies sejak awal menjabat gubenur memiliki program penanganan banjir dengan naturalisasi sungai. Penanganan ini dimulai Anies dengan melihat permasalahan di wilayah hulu sungai. Maka yang harus dilakukan adalah perbaikan wilayah hulu dan drainase vertikal. Solusi ini kemudian menjelma menjadi naturalisasi. Keberhasilan naturalisasi sungai ini diharapkan Anies bisa mencontoh Singapura dan Jepang.
Konsep naturalisasi yang digembor-gemborkan justeru tidak bisa menampung intensitas curah hujan tinggi di malam pergantian tahun. Akibatnya banjir menerjang ibu kota hingga berhari-hari. Konsep keberhasilan naturalisasi sungai pun dipertanyakan.
Namun pada rapat evaluasi bencana banjir yang juga dihadiri oleh Gubenur Banten dan Gubenur Jawa Barat, Jokowi memberikan instruksi penanganan banjir Jakarta, salah satunya dengan melakukan normalisasi sungai. Ini pun sepertinya masi merujuk konsep penanganan banjir Jokowi dan Ahok.
Jokowi menginstruksikan agar normalisasi dan naturalisasi segera diselesaikan, tidak hanya di Ciliwung, tapi juga sekitar 13 aliran sungai lainnya. Pelaksanaan proyek normalisasi sungain nantinya sama-sama dikerjakan dengan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Instruksi Jokowi dalam penanganan banjir lainnya, yaitu reforestasi penghijauan di sekitaran sungai dan pembangunan Bendungan Sukamahi dan Ciawi pada bagian hulu juga harus dikebut dalam pekerjaanya.
Konsep naturalisasi dan normalisasi memiliki perbedaan. Namun demi kepentingan bersama, apakah Anies akan tetap bertahan?
Konsep naturalisasi memang ramah lingkungan karena kedepankan sisi ekologii yang dapat ditumbuhi tanaman, cacing dan ikan pun bisa hidup. Naturalisasi juga akan mengikat air lebih lama, berbeda dengan normalisasi yang serba beton akan membawa air secepat mungkin ke laut.
Konsep naturalisasi juga tidak akan menggusur bangunan yang berada di sekitar aliran sungai. Berbeda dengan normalisasi yang harus melakukan perluasan sungai secara otomatis menggusur bangunan di pinggiran sungai.
Sebuah pekerjaan yang tidak mudah dalam menanganinya. Namun alangkah baiknya kerjasama antara pemerintah daerah dan pusat bisa satu suara. Meleburkan soal naturalisasi dan normalisasi.
Warga hanya menginginkan kenyamanan hidup di Jakarta tanpa dihantui oleh banjir. Apa pun konsepnya yang penting bukan mengedepankan ego pribadi apalagi dipolitisir. Anies dan Jokowi memang memiliki pandangan politik yang berbeda. Namun jika sudah menyangkut pelayanan warganya, seharusnya pembangunan harus sejalan dan tidak lagi ada naturalisasi atau normalisasi.