Kreativitas Tanpa Batas, Inovasi Tiada Henti merupakan slogan sebagai suatu upaya Perpustakaan Nasional RI melalui Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan (Pusbiola) pada tahun 2022 melaui layanan ISBN mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayan Publik (KIPP) dengan judul Inovasi SiGoblic (Sistem ISBN Go Publik), setelah melalui proses yang panjang dan perjuangan serta dedikasi dari Tim ISBN, Pusbiola berhasil masuk ke dalam 99 Ionavsi Pelayan Publik Tahun 2022 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi .
Keberhasilan Perpusnas masuk dalam daftar 99 Iovasi Pelayanan Publik di Indonesia Tahun 2022 mendapat perhatian dari Kemeterian PANRB sehingga pada tahun 2024 Indonesia diusulkan sebagai Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik.
Pada tahun 2024 ini Kompetisi Inovasi Pelayan Publik (KIPP) oleh Kementerian PANRB ditunda terlebih dahulu dan kegiatan diganti dengan Pemantauan Kenerlanjutan dan Replikasi Ionovasi Pelayanan Publik. Dasar Pelakasanaan kegiatan Permenpan nomor 9 tahun 2021 pasal 13 yang berbunyi Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi pembinaan inovasi secara berkala.
Tujuan dari Evaluasi adalah 1. mendapatkan informasi terkait capaian program Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (PIPPP) yang telah berjalan 10 tahun (2014-2023). 2. Memberikan apresiasi terhadap instansi pemerintah yang telah melakukan pembinaan inovasi dan mampu menjaga keberlanjutan inovasi dan melakukan replikasi inovasi pelayanan public. 3. Mendapatkan rekomendasi kebijakan terkait program PIPP ke depan. 3. Evaluasi terhadap Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik di Instansi Pemerintah dikemas dalam kegiatan Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi.
Tahapan dan time line
Februari-Maret. Uji coba instrumen penyusunan Juklak PKRI dan Pengembangan SINOVIK
April-Mei. Self Assesment oleh masing-masing Instansi Pemerintah
Juni-Juli. Penilaian oleh Tim Penilai
Agustus-september. Pendalaman data PKRI menggunakan metode kualitatif dan evaluasi kebijakan Permen 91/2021
Oktober-November. Pengolahan data dan penyusunan rekomendasi kebijakan