Lihat ke Halaman Asli

M. Ali Amiruddin

TERVERIFIKASI

Guru SLB Negeri Metro, Ingin berbagi cerita setiap hari, terus berkarya dan bekerja, karena itu adalah ibadah.

Menanti "Gang Dolly" di Lampung Ditutup

Diperbarui: 20 Juni 2015   03:09

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Bisnis. Sumber ilustrasi: PEXELS/Nappy

Kebijakan Walikota Surabaya memang keputusan yang sungguh berani, bahkan bertahun-tahun Indonesia dipimpin oleh penganut Islam, ternyata baru beliaulah yang berani tegas menutup tempat lokalisasi tersebut. Tentu saja berita dan keputusan ini membuat umat Islam semakin bangga, bahwa bu Tri Rismaharini bukan sosok "pengecut" ala pemimpin lain yang justru membiarkan bisnis haram ini tetap tumbuh dan membiarkan pula bisnis narkoba dan minuman keras merajalela dengan gaya dan "platform" lokalisasi. Meskipun lokalisasi itu hanyalah topeng dan kedok agar bisnis sambilan selain esek-esek agar mendapatkan restu pemerintah.

Bisnis esek-esek yang hakekatnya sudah menggurita dan membelenggu para PSK agar tetap bekerja di bisnis gelap tersebut, ternyata dipenuhi kesalahan persepsi bahwa para PSK menikmati pekerjaannya dengan pertimbangan gaji yang tinggi. Apakah demikian? Kalau ternyata para PSK memang tak menghendaki bisnis haram ini diganti dengan yang halal, kenapa masih ada saja para PSK yang mengeluh dan merasa ditipu para mucikari?

Saya teringat kasus ABG yang disekap di Batam beberapa waktu lalu, mereka dijanjikan bekerja di luar negeri tapi ternyata akan dipekerjakan sebagai pelayan hidung belang. Mereka memberontak dan karena keberuntungan serta keberanian para wanita muda ini akhirnya mereka bisa lolos dari jeratan para mucikari.

Tidak hanya satu dua kasus penculikan para ABG karena ada puluhan bahkan ratusan kasus penculikan yang bermuara pada bisnis prostitusi. Tak hanya di Surabaya, di semua wilayah Indonesia pun hakekatnya bisnis ini masih saja berjalan.

Ketika melihat keberanian bu Tri Rismaharini yang berani menutup lokalisasi Dolly, saya takjub dan bangga karena bertahun-tahun menanti sosok pemimpin yang tegas dan berani hanyalah beliau yang berani melawan kebathilan, melawan bisnis haram dan tak mau anak-anaknya mendapatkan asupan makanan yang diperoleh dari gaji sedangkan di antara gaji tersebut adalah hasil pungutan pajak dari bisnis haram. Wanita luar biasa semoga Allah SWT memberikan kekuatan pada Beliau dan semoga terlahir sosok-sosok seperti ibu Walikota Surabaya ini.

Bertolak dari penutupan Gang Dolly oleh pemerintah Surabaya, ketika saya membaca salah satu artikel yang headline di Kompasiana dan terpampang jelas di halaman depan laman Kompas.com, saya kembali teringat dengan "gang dolly" yang ada di Lampung. Lokalisasi yang semakin lama tumbuh berkembang dan semakin banyak penghuninya. Lokasi yang tepatnya di daerah Panjang ini sejatinya pun menjadi tempat wisata yang tidak dikehendaki oleh masyarakat Lampung. Semua bukan tanpa alasan, karena semakin lama lokalisasi ini tetap tumbuh, ternyata para wanita pemuja bisnis esek-esek ini semakin menjamur. Bahkan yang membuat kekhawatiran adalah prilaku bisnis mesum ini tidak hanya diwilayah lokalisasi saja, karena menurut beberapa keterangan bisnis ini dilakukan para PSK dengan menjajakan diri di beberapa wilayah lain termasuk di Lapangan Enggal Bandar Lampung. Benar dan tidaknya informasi ini jika diselidik para wanita ini adalah PSK yang tidak pernah cukup dengan penghasilan di lokalisasi dan mereka ingin meneruskan bisnisnya di tempat lain. Kondisi yang amat miris.

Terlepas dari kebijakan Ibu Tri Rismaharini yang pro dengan anti kemaksiatan dan umat muslim pada umumnya, hakekatnya kebijakan tersebut menjadi tantangan terberat apakah pemimpin daerah Lampung berani bersikap dan membuat kebijakan yang sama? Apakah Gubernur terpilih Pemilu KADA 2014 mampu melakukan aksi yang sama? Menutup kran kemaksiatan dan mengolah bisnis yang lebih halal demi kehidupan yang lebih barokah?

Masyarakat Lampung, khususnya masyarakat yang anti maksiat, akan mendukung sepenuhnya kebijakan yang pro umat Islam ini. Bahkan hakekatnya penutupan tempat2 maksiat pun sejatinya sesuai dengan keinginan semua penganut umat beragama di Lampung khususnya. Jika pemerintah Prov. Lampung dapat mengeluarkan kebijakan yang sama, kami masyarakat Lampung akan sangat bangga dengan pemimpin yang benar-benar mendengarkan aspirasi masyarakatnya. Semoga bapak M Ridho Ficardo mampu mengeluarkan kebijakan yang sama seperti kebijakan Walikota Surabaya. Dengan harapan masyarakat Lampung yang agamis semakin menunjukkan kepeduliannya terhadap pencegahan maksiat dan juga kepeduliannya menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik dan halal. Semoga

Salam

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline