Pada 12 Juli 2016, Tibunal Arbitrase (Majelis Arbitrase) untuk arbitrase Laut Tiongkok Selatan menerbitkan keputusan atau award yang mencoba untuk menyangkal kedaulatan dan hak maritim serta kepentingan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan.
Sebagai tanggapan dari keputusan ini, Tiongkok mengeluarkan Pernyataan pada tanggal 12 dan 13 Juli 2106, berupa sebuah Buku Putih yang menyatakan Tiongkok berhak Mentaati Posisi Perkenalan Melalui Negosiasi Perselisihan Relevan antara Tiongkok dan Filipina di Laut Tiongkok Selatan, yang menyatakan posisi khidmat Tiongkok untuk Tidak menerima dan tidak mengakui award (keputusan), dan menegaskan kembali kedaulatan dan hak maritim dan kepentingan teritorial Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan (LTS).
Pengamat Tiongkok mengatakan bahwa peningkatan habis-habisan kampanye kotor melawan Tiongkok dengan mendistorsi fakta dasar telah dilakukan untuk arbitrase tersebut, dimana negara-negara tertentu menggunakan hukum internasional sebagai alasan untuk mengejar agenda tersembunyi mereka.
Mereka mengatakan, beberapa tahun terakhir, negara-negara tertentu di luar kawasan, dengan didorong oleh agendanya sendiri, telah sering melakukan intervensi dalam masalah Laut Tiongkok Selatan dengan dalih menjunjung tinggi “kebebasan navigasi” dan “memelihara perdamaian kawasan” yang mengarah pada eskalasi ketegangan.
Masalah Laut Tiongkok Selatan adalah masalah antara negara pantai sekitarnya, dan harus diserahkan kepada negara-negara yang bersangkutan untuk menyelesaikan melalui negosiasi damai.
Tiongkok menyatakan mereka tidak pernah menolak hak hukum dan kepentingan negara-negara non-regional di laut Tiongkok Selatan, menyerukan negara-negara yang relevan untuk menghormati pilihan independen Tiongkok dan negara-negara tetangganya di Laut Tiongkok Selatan untuk melakukan lebih banyak memfasilitasi perdamaian yang berkelanjutan dan stabilitas di kawasan ini.
Untuk hubungan Tiongkok-Filipina, mereka mengatakan arbitrase ini merupakan kendala politik terhadap peningkatan hubungan Tiongkok dan Filipina, dan Tiongkok menyerukan pemerintah baru Filipian untuk ingat dengan kepentingan umum dari kedua negara dan gambaran yang lebih luas dari ikatan bilateral dan benar-benar menangani isu yang relevan.
Isu Laut Tiongkok Selatan bukan masalah antara Tiongkok dan ASEAN, dan Tiongkok menyatakan akan memelihara komunikasi dan konsultasi dengan negara-negara anggota ASEAN yang langsung berkepntingan untuk mengatasi perselisihan tertentu dengan cara yang tepat.
Kisah Pengajuan Arbitrase Filipina
Pada 22 Januari 2013, Filipina mengajukan pernyataan kepada Kedubes Tiongkok di Filipina, mengumumkan bahwa mereka akan menyerahkan isu Laut Tiongkok Selatan ke Arbitrase.
Pada 19 Pebruari 2013, Kedubes Tiongkok dengan tegas menolak untuk mengambil bagian dalam arbitrase yang diajukan Filipina. Tiongkok menganggap Filipina telah melanggar beberapa konsensus diplomatik dan mekanisme negoasiasi yang telah disepakati sebelumnya, jadi Tiongkok tidak bisa menerimanya.