Minggu (6/12/2020) pagi dini hari ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara (JPB) sebagai tersangka kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) dana bantuan sosial covid-19 di Kementerian Sosial.
Ada 5 tersangka ditetapkan pada kasus ini. Dua diantaranya masih belum tertangkap, termasuk menteri JPB. Namun, selang beberapa waktu kemudian, akhirnya JPB menyerahkan diri ke KPK.
Korupsi, Covid, dan Politik
Sebagai masyarakat awam, saya mengapresiasi kinerja KPK akhir-akhir ini. Ditengah isu pelemahan, KPK masih bisa bekerja dengan baik. Baru-baru ini, ada dua menteri dan satu kepala daerah yang ditangkap KPK terkait kasus korupsi milyaran rupiah yang terjadi.
Nampaknya, kasus ditangkapnya menteri sosial pagi ini akan ramai dibicarakan masyarakat, apalagi yang tersandung kasus ini adalah salah satu elit partai berkuasa saat ini.
Kasus ini juga memiliki dimensi yang lain. Hal yang juga mungkin akan banyak dibicarakan orang adalah terkait penanganan pemerintah terhadap pandemi covid-19. Di tengah masyarakat yang sedang kesulitan menghadapi pandemi yang diikuti dengan badai resesi ekonomi, masih ada saja pejabat pemerintah yang mengail di air keruh.
Seolah hal ini menjadi cerminan kegagalan pemerintah menangani pandemi. Beberapa stigma negatif bermunculan pada sebagian masyarakat mengenai keseriusan dan kompetensi pemerintah menangani pandemi.
Diskursus covid-19 beberapa minggu ini telah sangat mengganggu kehidupan bernegara, suasana politik pun semakin panas, rakyat semakin cemas. Di satu sisi rakyat harus melawan covid-19 yang kasusnya terus meningkat dari hari ke hari, di sisi lain hingar bingar kehidupan bernegara membuat masyarakat semakin skeptis.
Sebut saja kasus kerumunan massa yang membawa nama Habib Rizieq Shihab dan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, isu coviditisasi yang berbau politis yang menyebabkan ada pengamat yang beropini adanya politik virus oposisi, dan yang terakhir isu para menteri yang diduga menyembunyikan keadaannya yang positif covid-19 yang dilemparkan oleh salah satu media ternama di negeri ini. Entah benar atau tidaknya isu-isu tersebut, yang jelas isu-isu tersebut sangat mengganggu jalannya pemerintahan dan kehidupan bernegara.
Terkait kasus korupsi bantuan sosial ini memang sudah diawasi KPK dari awal terjadinya pandemi. Dana-dana bantuan sosial memang sangat rentan diselewengkan. Bisa saja para pejabat berwenang mengatasnamakan kedaruratan dengan sangat mudah melakukan penyelewengan. Apalagi yang namanya bantuan sosial, banyak orang yang tidak menaruh curiga. Padahal, kementerian sosial adalah salah satu kementerian yang paling rentan.
Tak pelak, kasus ini pasti akan sangat memukul pemerintahan kabinet Jokowi jilid 2. Bayangkan, dalam selang waktu beberapa minggu, dua menteri ditangkap KPK. Tak bisa dipungkiri, hal ini akan mengurangi kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan pada partai penguasa.