Setelah Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri dikeluarkan pemerintah beberapa waktu lalu, pastinya banyak sekolah yang mulai menata diri, siap-siap menyongsong pembelajaran tatap muka.
SKB 4 menteri ini memang sangat terbuka. Perihal perizinan pembukaan sekolah di masa kedaruratan kesehatan pandemi covid-19 sepenuhnya diberikan ke daerah. Kebijakan tidak lagi terpusat. Pemerintah pusat hanya bertindak sebagai pengawas saja.
Kewenangan kebijakan ada pada pemerintah daerah yang mesti berkoordinasi dengan satuan gugus tugas (satgas) daerah, sekolah, dan komite sekolah sebagai perwakilan orangtua siswa.
Menyoal Kesiapan Sekolah
Jika dipikir-pikir, nampaknya pemerintah daerah juga akan melemparkan bola kepada sekolah untuk bisa memutuskan masing-masing.
Oleh sebab itu, sudah selayaknya setiap sekolah perlu mempersiapkan diri dengan baik menyongsong pembelajaran tatap muka ini sehingga pada waktunya nanti sekolah akan mampu memberikan argumen terkait kesiapannya melakukan pembelajaran tatap muka.
Lantas apa yang seharusnya sekolah lakukan?
Sebenarnya, pemerintah telah memberikan arahan dan panduan di dalam SKB 4 menteri tersebut. Langkah-langkah yang harus diambil sudah lengkap dijelaskan di dalamnya.
Sekolah, dalam hal ini diwakili oleh kepala sekolah bertanggung jawab untuk mengisi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka, membentuk satuan tugas, membuat rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan (RKAS), dan melaporkan jika ada warga sekolah yang terjangkit covid-19.
Motor dari rencana pembelajaran tatap muka ada pada satuan tugas. Setidaknya ada tiga tim pada satuan tugas yang perlu dibentuk sekolah. Tiga tim tersebut adalah sebagai berikut:
- tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang;
- tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan; dan
- tim pelatihan dan humas.
Menurut saya, di awal masa persiapan pembelajaran tatap muka ini, tugas terberat ada pada pundak tim pelatihan dan humas.